Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
JAKARTA, — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen menuju Pemilu 2029.
Kholid menilai bahwa pembahasan mengenai hal tersebut kurang tepat dilakukan di tengah situasi bencana yang melanda beberapa daerah di Indonesia.
"Koalisi permanen adalah topik yang penting, tetapi tidak tepat dibahas saat bangsa kita sedang berduka akibat bencana besar yang sedang terjadi," kata Kholid kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).Baca Juga:
Menurutnya, saat ini lebih penting bagi seluruh pihak untuk fokus pada penanganan bencana yang sedang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kholid menegaskan bahwa PKS belum membahas usulan koalisi permanen tersebut dalam internal partai.
Untuk sementara, partai berlambang bulan sabit kembar ini lebih memilih untuk mengutamakan agenda kerakyatan, termasuk upaya maksimal dalam menangani bencana yang menimpa wilayah-wilayah tersebut.
"Energi politik kita harus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan pada perdebatan tentang koalisi permanen yang menurut kami bisa menunggu," ungkap Kholid. PKS, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Prabowo-Gibran, dan tetap berada di dalam koalisi pemerintah.
"Kami sudah berada dalam koalisi ini, dan PKS akan konsisten untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Sebelumnya, dalam acara HUT ke-61 Partai Golkar, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi permanen.
Bahlil berpendapat bahwa untuk menjaga stabilitas pemerintahan, perlu ada penguatan koalisi yang solid dan tidak mudah berubah-ubah.
"Koalisi yang mendukung pemerintahan ini harus kuat. Jangan ada koalisi yang masuk keluar, yang ada hanya koalisi yang solid dan berkomitmen pada stabilitas," ujar Bahlil, Jumat (5/12/2025), dalam pidatonya di acara tersebut.
Usulan Bahlil ini mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak menyarankan agar koalisi tersebut tidak hanya difokuskan pada stabilitas politik jangka pendek, tetapi juga memperhatikan masalah rakyat dan bencana yang tengah terjadi.
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL