JAKARTA – Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Mukhamad Misbakhun, mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai bagian dari evaluasi Pilkada langsung.
Dorongan ini disampaikan kepada wartawan pada Kamis, 15 Januari 2026 Jakarta.
Saat ditanya wartawan mengenai alasan dorongan tersebut, Misbakhun menekankan bahwa baik Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional.Baca Juga:
Menurutnya, sistem ini perlu dievaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah praktik politik uang, dan menekan biaya politik yang tinggi.
"Dari berbagai aspirasi ditemukan hal-hal yang bisa menghambat kemajuan bangsa. Pilkada lewat DPRD bisa menghemat keuangan negara, memastikan calon kepala daerah kompeten, dan mengurangi konflik horizontal di masyarakat," kata Misbakhun kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa DPRD yang mewakili rakyat akan lebih bertanggung jawab dalam memilih kepala daerah.
Ketika ditanya soal relevansi Pancasila, Misbakhun menjelaskan, "UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, tapi Pancasila tetap menjadi dasar negara dan rohnya bangsa Indonesia. Sila ke-4 berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menjadi esensi demokrasi Indonesia melalui musyawarah untuk mufakat."
Misbakhun juga menyinggung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait manfaat dan mudarat Pilkada langsung.
Ia menekankan pentingnya edukasi publik agar tidak ada narasi menyesatkan yang beredar.
Ketua Komisi XI DPR RI itu menegaskan, dorongan ini bukan untuk meniadakan Pilkada langsung, melainkan sebagai evaluasi dan konsolidasi aspirasi publik demi lahirnya kepala daerah yang kompeten dan fokus melayani masyarakat.*
(d/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
