100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis oleh Polda Metro Jaya kembali memanaskan polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo.
Roy Suryo, salah satu tersangka yang masih menjalani proses hukum dalam perkara serupa, mempertanyakan dasar dan prosedur penerbitan SP3 tersebut.
Roy menilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang ditempuh kepolisian.Baca Juga:
Ia menyebut keputusan menghentikan penyidikan terhadap Eggi dan Damai berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.
"Ada kejanggalan dalam dokumen SP3 yang diterbitkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelengkapan dan transparansi proses hukum," kata Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/1).
Roy juga mempertimbangkan langkah lanjutan dengan melaporkan sejumlah personel Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Ia menilai perlu ada pengawasan internal untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Sebelumnya, dalam gelar perkara khusus yang digelar di Mapolda Metro Jaya pada Desember 2025, kepolisian sempat memperlihatkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada para tersangka, termasuk Roy Suryo.
Namun Roy tetap menyatakan bahwa gelar perkara tersebut belum membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Eggi Sudjana sebelumnya dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Pada 8 Januari 2026, Eggi bertemu langsung dengan Jokowi di Solo.
Kuasa hukum Eggi, Elida Netty, menyebut pertemuan tersebut bukan untuk meminta maaf, melainkan menyampaikan posisi hukum kliennya dan meminta agar perkara tidak dilanjutkan.
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
