100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan penyelesaian Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sebagai upaya menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria DPR RI, Rabu (21/1/2026).
"Nah karena itu, kalau saya tangkap dari semangat ini, barang ini minta dipercepat supaya kalau bisa sebelum tahun 2028 peta sudah jadi, sehingga tahun 2029 sudah tidak ada lagi konflik agraria. Itulah warisan kita," ujar Nusron.Baca Juga:
Program One Map Policy sejatinya sudah berjalan sejak 2022 melalui kolaborasi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi, dengan dukungan program Integrated Land Administration Spatial Planning Policy (ILAS-PP) dari Bank Dunia.
Namun, karena pendanaan awal berasal dari pinjaman Bank Dunia, progresnya berjalan lambat.
"Kalau ingin dipercepat, konsekuensinya adalah fiskal. Masuklah APBN murni untuk menyelesaikan ini, karena nilai total proyek ini Rp10,5 triliun," kata Nusron.
Sejauh ini, One Map Policy telah selesai di Pulau Sulawesi, dan BIG telah menggarap Pulau Jawa serta sebagian Sumatera pada 2025.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan menyelesaikan separuh wilayah Sumatera yang tersisa dan sebagian Kalimantan.
Nusron menegaskan percepatan dapat dilakukan dalam dua tahun, jika dukungan anggaran memadai.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menambahkan, program ini bertujuan menghadirkan referensi, standar, geoportal, dan database geospasial tunggal, sebagai fondasi reforma agraria di Indonesia.
Program One Map Policy diharapkan menjadi fondasi penyelesaian konflik lahan, mempermudah perencanaan tata ruang, serta meningkatkan transparansi data pertanahan nasional.*
(an/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
