Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memperingatkan keras jajaran pemerintah agar tidak menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Peringatan itu disampaikan saat menghadiri peringatan satu tahun Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.
"Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini," kata Prabowo dalam arahannya.Baca Juga:
Prabowo menegaskan laporan yang diterimanya harus mencerminkan situasi nyata. Ia menolak laporan yang hanya bertujuan menyenangkan pimpinan atau dikenal dengan praktik "asal bapak senang".
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung laporan yang diterimanya mengenai kinerja investasi Danantara. Ia mengaku mendapat informasi bahwa tingkat pengembalian aset atau return on assets (RoA) lembaga tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
"Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya naik lebih dari 300 persen," ujarnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar data yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyatakan bersyukur Indonesia kini memiliki lembaga pengelola investasi yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di sejumlah negara.
"Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin keenam atau ketujuh terbesar di dunia. Dengan political will yang benar, hasil sudah kelihatan," kata dia.
Peringatan Presiden tidak hanya ditujukan kepada pengelola Danantara, tetapi juga kepada kementerian dan lembaga lain yang belakangan menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa di antaranya terkait program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, laporan statistik oleh Badan Pusat Statistik, hingga program ketahanan pangan nasional.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo juga menyoroti pentingnya akurasi data dan transparansi laporan dalam pelaksanaan program pemerintah.*
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN