JAKARTA– Rismon Hasiholan Sianipar tetap wajib melapor ke Polda Metro Jaya meski telah meminta maaf kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah yang sempat menimbulkan kontroversi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan status hukum Rismon sebagai tersangka tetap mengharuskan kewajiban lapor. Namun, ruang diberikan bagi tersangka dengan alasan tertentu, termasuk peringatan hari besar Idul Fitri.
"Selama berkoordinasi dengan penyidik, absen wajib lapor bisa diperbolehkan dengan alasan kemanusiaan," kata Budi, Jumat (13/3/2026).Baca Juga:
Rismon sendiri telah mengunggah video permintaan maaf dan bertemu langsung dengan Jokowi di Solo.
Dalam pernyataannya, Rismon menyatakan menemukan "kebenaran baru" bahwa ijazah Jokowi dan Gibran adalah asli, sekaligus berkomitmen menarik buku yang menimbulkan kontroversi, termasuk Jokowi Paper dan Gibran End Game.
"Dengan demikian saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo maupun Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya akan membuat sanggahan berupa antitesa buku dan berupaya menarik buku yang sudah terlanjur beredar," ujarnya.
Rismon menambahkan, sejak awal ia tidak memiliki kepentingan politik dan merasa dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.
Ia menyebut Polri telah bekerja profesional dan menyatakan siap mendukung edukasi masyarakat terkait isu ini.
Selain itu, Rismon berharap langkahnya mengajukan restorative justice (RJ) dapat diikuti pihak lain yang terlibat. "Saya mengimbau pihak lain membuka hati dan pikiran agar dapat mengikuti langkah restorative justice yang saya tempuh," kata Rismon.*
(d/dh)
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
