MAKI Usulkan Pembentukan Panja DPR untuk Mengusut Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat resmi ke Komisi III DPR untuk meminta pembentukan panitia kerja (panja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi merespons laporan yang diajukan Boyamin Saiman dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya menghormati setiap laporan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja institusi.
"Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas KPK," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, keputusan pengalihan status penahanan terhadap Yaqut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
KPK, kata dia, memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan mekanisme yang sah.
"Kami meyakini Dewan Pengawas akan menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, profesional, dan independen," ujarnya.
Laporan MAKI dilayangkan setelah Yaqut sempat menjalani tahanan rumah dalam proses hukum yang tengah berjalan.
Boyamin menilai terdapat dugaan intervensi pihak luar dalam kebijakan tersebut.
Selain pimpinan KPK, MAKI juga melaporkan Deputi Penindakan dan Eksekusi serta juru bicara lembaga itu.
Boyamin menyoroti perbedaan penjelasan terkait alasan pengalihan penahanan, terutama menyangkut kondisi kesehatan Yaqut.
Ia menyebut adanya pernyataan yang tidak konsisten antara pejabat KPK mengenai kondisi kesehatan Yaqut, termasuk dugaan penyakit yang menjadi dasar pertimbangan pengalihan tahanan.
Boyamin juga menilai pemeriksaan kesehatan seharusnya dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan penahanan rumah diambil, guna menghindari risiko hukum di kemudian hari.
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat resmi ke Komisi III DPR untuk meminta pembentukan panitia kerja (panja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemulihan kondisi Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dari luka bakar akibat disiram air keras diperkirakan membutuhkan wak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjadwalkan pembacaan vonis terhadap dua terdakwa perkara korupsi proyek jalan di Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat untuk bijaksana dalam penggunaan elpiji rumah tang
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Suasana hangat dan kekeluargaan mewarnai pertemuan silaturahmi serta halal bihalal antara Ketua DPRD Kota Padangsidimpua
NASIONAL
JAKARTA Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, menyatakan optimisme soal kemampuan lini serang Garuda menjelang laga FIFA Series
OLAHRAGA
JAKARTA Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo, buntut kasus penyiraman air ke
POLITIK
MEDAN Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski sebelumnya Pemerintah Kota Medan menargetka
PEMERINTAHAN
BINJAI Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengisap narkoba jenis sabusabu di halaman rumah warga Kota Binjai, Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, untu
HUKUM DAN KRIMINAL