NasDem Tolak Usulan Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol, Sebut Penguatan Internal Lebih Penting

JAKARTA – Partai NasDem menilai tidak perlu adanya lembaga khusus yang mengawasi proses kaderisasi partai politik (parpol) seperti yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). NasDem menegaskan, kaderisasi merupakan bagian inti yang harus diperkuat di internal partai.

Kapoksi NasDem Komisi II DPR RI Ujang Bey mengatakan, regenerasi dan kaderisasi adalah fungsi utama partai politik dalam menjalankan peran politiknya di masyarakat.

"Dalam sebuah organisasi, regenerasi itu suatu keniscayaan, apalagi partai politik. Secara fungsi jelas ada rekrutmen politik (kaderisasi) dan pendidikan politik," kata Ujang kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga:

• DPR Nilai Revisi UU Partai Politik Mendesak, Respons Usulan KPK Soal Penguatan Sistem Demokrasi Nasional

Ia menambahkan, partai politik yang ingin berkembang dan memenangkan pemilu harus memiliki sistem kaderisasi yang baik dan terarah agar dapat diterima masyarakat.

Ujang juga mencontohkan salah satu program internal NasDem, yakni Akademi Bela Negara (ABN), yang berfungsi sebagai wadah pendidikan politik dan pembentukan karakter kader.

"Melalui program tersebut, kader dibekali pemahaman kehidupan bernegara dan berpartai," ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang membuka peluang kerja sama dengan KPK dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendidikan politik bagi kader partai.

Menurutnya, pembekalan sejak dini penting agar kader memahami aturan dan etika dalam dunia politik.

"Ke depan perlu juga kerja sama dengan KPK untuk memberikan pembekalan pencegahan korupsi," katanya.

Meski demikian, Ujang menegaskan bahwa tidak perlu dibentuk lembaga pengawas khusus kaderisasi parpol. Ia menilai, kekuatan partai justru terletak pada kualitas kader yang dibentuk dari internal.

"Tidak perlu ada lembaga pengawas kaderisasi. Kalau ingin menang pemilu, lakukan kaderisasi dengan baik. Kekuatan partai ada di kaderisasi," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembentukan lembaga pengawasan kaderisasi partai politik untuk menekan praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, salah satu temuan penting dalam kajian 2025 adalah belum adanya sistem terintegrasi dalam pendidikan politik dan kaderisasi parpol, sehingga membuka ruang penyimpangan.

"Belum tersedianya lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai memperbesar risiko penyimpangan," ujar Budi.

KPK menilai, tingginya biaya politik dalam pemilu menjadi salah satu pintu masuk terjadinya praktik korupsi, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat.*

(d/dh)

DPR Nilai Revisi UU Partai Politik Mendesak, Respons Usulan KPK Soal Penguatan Sistem Demokrasi Nasional

NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan

KPK Usul Ketua Umum Parpol Dibatasi Dua Periode, Noel: Kok Lembaga Hukum Berpolitik

KPK Periksa Dua Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Ganjar Pranowo Respons Usulan KPK soal Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, Sebut Bukan Solusi Utama

KPK Ungkap Dugaan Suap ke Penyelenggara Pemilu, PKS Minta Hukuman Maksimal dan Efek Jera