Aceh Perjuangkan Penguatan Dana Otsus dalam Revisi UUPA, Target Kemiskinan 6 Persen pada 2030
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Tim hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak sah secara prosedural dan seharusnya tidak dilanjutkan.
Koordinator Tim Troya, Refly Harun, menyebut terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam pelimpahan tahap dua perkara tersebut yang diduga melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
"Pelimpahan tahap dua yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah melampaui batas waktu 14 hari, bahkan mencapai sekitar 85 hari," kata Refly dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, kondisi tersebut membuat status tersangka terhadap kliennya menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia juga menyinggung bahwa Roy Suryo telah berstatus tersangka selama sekitar enam bulan sejak ditetapkan pada November 2025.
"Ini sudah terlalu lama dalam status tersangka," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan sejumlah surat keberatan kepada berbagai lembaga, termasuk Polda Metro Jaya, Kejaksaan, Komnas HAM, hingga DPR RI.
Tim hukum juga menyoroti pasal-pasal yang digunakan dalam kasus ini, termasuk UU ITE dan KUHP, yang dinilai tidak sesuai dengan substansi perkara.
"Pernyataan yang disampaikan tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai fitnah," tambah anggota tim hukum, Didit Wijayanto.
Hingga saat ini, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa masih berjalan di tingkat penyidikan dan menjadi perhatian publik karena menyangkut isu sensitif terkait tokoh nasional.*
(oz/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan ber
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan masih mendalami dugaan keterlibatan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam kasus penyalahgunaan
HUKUM DAN KRIMINAL