KPK Buru Wamen Imipas Silmy Karim Usai OTT Imigrasi Jakbar, Belasan Orang Diamankan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam ran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk memfinalisasi sejumlah agenda legislasi, termasuk penyelesaian revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hasil finalisasi tersebut akan segera dibawa ke rapat paripurna dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat pimpinan yang digelar pada Rabu (3/6/2026) membahas berbagai agenda strategis DPR, terutama yang berkaitan dengan legislasi dan tugas-tugas komisi.
"Hari ini membicarakan beberapa hal terkait dengan terutama legislasi dan kemudian hal-hal rutin yang biasa dilakukan oleh teman-teman di komisi terkait," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Baca Juga:
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Menurut Dasco, salah satu agenda utama yang berhasil dirampungkan dalam rapat adalah finalisasi revisi UU P2SK. DPR kini tinggal menunggu jadwal rapat paripurna untuk membawa hasil pembahasan tersebut ke tahap berikutnya.
"Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar Undang-Undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat," ujarnya.
Selain membahas UU P2SK, rapat pimpinan DPR juga menyoroti perkembangan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini menjadi perhatian berbagai fraksi di parlemen.
Dasco mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI yang menyampaikan kesiapan seluruh unsur komisi untuk memulai pembahasan revisi regulasi kepemiluan tersebut.
"Barusan bertemu dengan pimpinan Komisi II, pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk revisi Undang-Undang Pemilu itu Komisi II dari semua partai yang ada sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan," kata Dasco.
Kesiapan pembahasan revisi UU Pemilu dinilai menjadi langkah penting dalam menyempurnakan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu ke depan. DPR berharap proses legislasi dapat berjalan sesuai mekanisme dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan rampungnya finalisasi revisi UU P2SK dan dimulainya persiapan pembahasan UU Pemilu, DPR menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian agenda legislasi prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap tata kelola sektor keuangan dan sistem politik nasional.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam ran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (3/6/2026). Mereka adalah mantan Kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 127,5 poin atau 0,
EKONOMI
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terlihat keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengusulkan agar anggaran KSP dipisahkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemen
POLITIK
MEDAN Laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan angka yang jauh di atas target nasional
EKONOMI
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah asal Aceh di panggung internasional. Fotografer jurnalis asal Banda Aceh
PENDIDIKAN
ACEH TENGAH Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Linge memang merobohkan bangunan SD Negeri 10 Linge. Namun, bencana tersebut tidak ma
PENDIDIKAN
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik tuntutan 2,5 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satu
PENDIDIKAN