Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026, Rizky Ridho: Kami Kecewa, Suporter Lebih Kecewa
JAKARTA Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah skuad Garuda gagal melaju ke sem
OLAHRAGA
JAKARTA – Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat menilai kejelasan sikap penting agar publik tidak bingung melihat arah politik partai berlambang banteng tersebut.
Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan yang terpenting bukan soal mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap tersebut dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.
"Yang paling penting bagaimana sikap itu benar-benar bisa dikomunikasikan kepada masyarakat, apakah mendukung atau tidak mendukung pemerintahan," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).Baca Juga:
Herzaky menilai hingga saat ini posisi politik PDIP masih belum terlihat secara tegas. Menurutnya, publik membutuhkan kepastian apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau berperan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Ia kemudian mencontohkan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun dengan menunjukkan sikap politik yang jelas kepada publik.
"Kalau Demokrat sebelumnya berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun, kami mengambil sikap yang tegas dan menyampaikan kritik secara terbuka," ujarnya.
Menurut Herzaky, kejelasan sikap politik tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga harus tercermin dalam implementasi sehari-hari, baik di parlemen maupun dalam menyikapi berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
"Silakan tunjukkan sikap yang tegas. Apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan. Bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga dalam implementasinya," tegasnya.
Ia menambahkan, banyak pihak hingga saat ini masih mempertanyakan posisi PDIP karena dinilai belum terlihat secara jelas.
"Masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berada di pemerintahan dan siapa yang menjadi penyeimbangnya. Ini yang masih menjadi pertanyaan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid juga meminta PDIP mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, posisi politik yang abu-abu berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa partainya saat ini berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai partai penyeimbang.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai," ujar Andreas.*
(d/dh)
JAKARTA Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah skuad Garuda gagal melaju ke sem
OLAHRAGA
JAKARTA Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
PERISTIWA
GAYO LUES Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menemukan adanya aksi pencurian dan perusakan peralatan pemantau gempa bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap personel kepolisian akan dilakukan sec
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL