Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi isu yang berkembang terkait kedekatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai berlambang banteng itu mengaku terus memantau berbagai dinamika politik yang terjadi menjelang kontestasi politik mendatang.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan hubungan Jokowi dengan PSI bukanlah hal baru. Menurutnya, keterkaitan antara mantan presiden tersebut dan PSI sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir.
Deddy menilai posisi Jokowi yang kini semakin dekat dengan PSI tidak menjadi persoalan bagi PDIP. Ia menegaskan bahwa hubungan politik antara partainya dan Jokowi telah berakhir setelah keputusan pemecatan yang dilakukan partai beberapa waktu lalu.Baca Juga:
"Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai. Jadi apa pun pilihan politiknya saat ini merupakan hak pribadi yang bersangkutan," kata Deddy kepada wartawan, Senin, 15 Juni 2026.
Meski demikian, Deddy mengungkapkan bahwa PDIP tetap mencermati berbagai perkembangan politik di daerah. Ia mengklaim terdapat upaya pendekatan terhadap sejumlah kader partainya untuk bergabung dengan PSI.
Menurut Deddy, pendekatan tersebut disebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengurus partai di tingkat daerah. Namun demikian, ia tidak merinci lebih jauh mengenai bukti maupun pihak yang terlibat dalam upaya tersebut.
Ia juga mengaku menerima informasi mengenai adanya tawaran bantuan material kepada sejumlah kader. Meski begitu, Deddy menyatakan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
PDIP, kata dia, tidak merasa khawatir terhadap dinamika tersebut. Partainya tetap fokus memperkuat konsolidasi internal dan menjaga basis dukungan di berbagai daerah.
Deddy juga menyinggung hasil Pemilu sebelumnya, di mana PSI belum berhasil memperoleh kursi di parlemen nasional. Menurutnya, perjalanan politik setiap partai akan ditentukan oleh kepercayaan publik dan kerja politik yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selain itu, ia menilai upaya merekrut kader dari partai lain tidak hanya berdampak pada PDIP, tetapi juga berpotensi memengaruhi partai-partai politik lainnya yang memiliki basis kader kuat di daerah.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari PSI terkait pernyataan yang disampaikan Deddy Sitorus mengenai dugaan pendekatan terhadap kader-kader partai politik lain.
Pengamat menilai dinamika hubungan antara tokoh-tokoh politik nasional dan partai-partai baru akan terus menjadi perhatian menjelang tahapan politik berikutnya, terutama dalam upaya memperkuat basis dukungan dan memperluas jaringan politik di tingkat nasional maupun daerah.*
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL