Siap-Siap! Tak Lagi Gratis, Tol Sinaksak–Simpang Panei Segera Berlakukan Tarif Resmi
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah nyata apabila benar mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi bayaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Andreas menanggapi pidato Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai sejumlah demonstrasi di Indonesia.
Menurut Andreas, publik memahami bahwa seorang presiden memiliki akses terhadap berbagai informasi strategis melalui perangkat negara yang dimilikinya.Baca Juga:
"Justru yang dibutuhkan dari presiden karena beliau mengetahui, langkah dan tindakan apa yang dilakukan terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," kata Andreas, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia menilai, dengan dukungan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara, seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk membedakan demonstrasi yang murni menyampaikan aspirasi masyarakat dengan aksi yang didorong kepentingan tertentu.
"Sebagai presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," kata Andreas.
"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," sambung dia.
Meski demikian, Andreas mengaku menangkap kesan berbeda dari pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.
"Kalau melihat ucapan presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," pungkas dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pendanaan sejumlah aksi demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo memberikan peringatan kepada pihak yang disebutnya membiayai aksi demonstrasi tersebut.
"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," kata Prabowo.
Prabowo juga menyebut sebagian peserta demonstrasi yang dibayar tidak memahami tujuan aksi yang mereka ikuti.
"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp 200.000.' Gitu ya," kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan nasional dan menjaga persatuan di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"Kita ini kalau merasa, kalau dalam pertandingan kita jadi suporter, dukung satu tim, 'Ayo maju, maju, maju'. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak," ujar Prabowo.
Pernyataan Presiden mengenai demonstrasi bayaran tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari sejumlah kalangan, termasuk partai politik.
Sejumlah pihak menilai jika memang terdapat bukti terkait pendanaan aksi demonstrasi, maka penegakan hukum dan pengungkapan kepada publik menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.* (km/ad)
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa moralitas, integritas, dan profesionalitas merupakan syarat utama yang harus dimilik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis berbeda terhadap dua terda
HUKUM DAN KRIMINAL
CARACAS Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperingatkan potensi dampak besar dari gempa kembar yang mengguncang Venezuela pada Rabu
INTERNASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan Sistem Pembayaran Kontribusi dan Digitalisasi Pasar di Pasar Tradisional Peti
PEMERINTAHAN
MEDAN Kafilah Kabupaten Batu Bara berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) ke
PEMERINTAHAN