"Belum bisa komentar kita karena belum ada rilis resmi dari KPK juga. Masih menunggu kita sampai sekarang," terangnya.
Ia juga mengatakan hingga kini belum ada instruksi dari DPP PAN terkait langkah lanjutan atas kasus tersebut.
"Belum ada instruksi khusus dari DPP. Kami juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut," katanya.
Terkait keberadaan Syah Afandin setelah OTT, Mora mengaku belum memperoleh informasi yang pasti.
"Informasi terakhir masih simpang-siur ada yang bilang dibawa ke Polrestabes Medan ada yang bilangi sudah dibawa ke jakarta. Kami juga gak bisa ngecek langsung," ungkapnya.
DPW PAN Sumut, lanjut Mora, akan menunggu kepastian status hukum yang ditetapkan KPK sebelum mengambil keputusan organisasi.
"Kami menunggu kepastian hukum dan pernyataan resmi dari KPK. Setelah itu baru kami bisa menentukan sikap secara internal," pungkasnya.* (cnd/ad)
LANGKAT Sehari setelah Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Kor
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan teguran te
POLITIK
INTAN JAYA Seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia setelah diduga terkena peluru nyasar saat terjadi gangguan tembaka
NASIONAL
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
DELI SERDANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak sertamerta mampu mencegah praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjad
NASIONAL
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
