Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah

MEDAN – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Distrik Pertamina Sumbagut. Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Menurut Arni, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi bahan bakar minyak yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.

"Rakyat Sumut dipaksa mengantre berjam-jam bahkan hingga dini hari hanya untuk mendapatkan BBM subsidi. Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kami meminta Dirut Pertamina segera melakukan evaluasi total terhadap Distrik Pertamina Sumbagut," ujar Arni dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Antrean SPBU Mengular, Rico Waas Minta Pertamina Bergerak Cepat Benahi Distribusi BBM

Ia menilai manajemen Pertamina Sumbagut gagal memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Jika tidak segera dibenahi, menurutnya, persoalan serupa akan terus berulang dan semakin merugikan masyarakat.

Selain meminta evaluasi, Arni juga mendesak Pertamina membuka secara transparan data kuota BBM untuk Sumatera Utara, realisasi penyaluran, hingga jalur distribusi yang digunakan.

Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar publik mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses distribusi.

"Kami meminta seluruh proses distribusi dibuka secara transparan. Jika memang ada dugaan kebocoran, penimbunan, atau praktik mafia BBM, maka harus diusut secara tuntas. Audit terhadap SPBU maupun agen penyalur perlu dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum," tegasnya.

Arni juga mendorong Pertamina memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta DPRD guna membangun sistem pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif.

Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.

Ia menilai gangguan distribusi menyebabkan aktivitas transportasi terganggu, biaya logistik meningkat, hingga berimbas pada pelaku UMKM dan harga kebutuhan pokok.

"BBM merupakan urat nadi perekonomian. Jika distribusinya terganggu, maka aktivitas masyarakat dan dunia usaha ikut terdampak. Karena itu, Pertamina harus segera mengambil langkah konkret agar kondisi ini tidak terus berlarut," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Sumatera Utara masih menunggu langkah resmi dan kebijakan konkret dari Direksi PT Pertamina terkait penanganan persoalan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.* (dh)

Antrean SPBU Mengular, Rico Waas Minta Pertamina Bergerak Cepat Benahi Distribusi BBM

18 Personel TNI Turun Tangan Antar BBM ke SPBU Sumut, Distribusi Dikebut

Pertamina Tambah Puluhan Armada, SPBU di Medan Kini Kembali Beroperasi Normal

Krisis BBM di Medan, Warga Antre Berjam-jam hingga Terlambat Kerja dan Kehilangan Penghasilan

Polda Sumut Turun Tangan Atasi Antrean BBM di Medan, Delapan Personel Dikerahkan

BBM Langka di Sumut, DPRD Desak Pertamina Buka Data Distribusi dan Audit SPBU