Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Opsi Tingkatkan Kepuasan Publik

JAKARTA – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja.

Salah satu langkah yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet apabila diperlukan.

Adi menyampaikan hal itu kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran

Menurutnya, hasil survei PPI yang tidak dipublikasikan pada Mei 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka sekitar 70 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, termasuk para pembantu presiden, berada di kisaran 65 persen.

Ia menilai terdapat selisih antara tingkat kepercayaan kepada Presiden dengan kepuasan terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih ada ruang untuk meningkatkan performa para pembantu presiden.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi.

Menurut Adi, pemerintah tentu memiliki data internal yang lengkap mengenai capaian kinerja selama ini.

Karena itu, hasil survei dari lembaga independen dapat dijadikan pembanding dalam proses evaluasi.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil survei sebaiknya dijadikan masukan apabila sejalan dengan kondisi di lapangan.

Namun apabila dinilai tidak sesuai dengan data pemerintah, hasil tersebut bisa saja tidak dijadikan acuan.

"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.

Adi juga menilai perombakan kabinet dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan kembali tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata Adi.

Ia menilai adanya perbedaan angka tersebut menunjukkan masih ada pembantu presiden yang dinilai belum bekerja secara maksimal.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," ujarnya.

Selain perombakan kabinet, Adi menilai peningkatan kondisi ekonomi, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintah selama ini memiliki ukuran sendiri dalam mengevaluasi kinerja sehingga hasil survei bukan menjadi satu-satunya acuan.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja. Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hasil survei sebaiknya dijadikan masukan apabila dinilai relevan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.* (d/ad)

Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran

Siswa Dilarang Bawa Pulang Makanan MBG, Ini Penjelasan Kepala BGN

Kutip Pesan BJ Habibie, Prabowo: Indonesia Tak Perlu Takut, Ada Jutaan Orang Pintar yang Bisa Bangun Bangsa

Satgas PRR Dorong Percepatan Huntap Aceh Tamiang, 4.159 KK Terdampak Bencana Segera Dipulihkan

Ini Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Permohonan Praperadilan Ganti Rugi Roy Suryo

Wapres Gibran Tinjau Infrastruktur Pascabencana di Bireuen, Kapolda Aceh Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar