JAKARTA— Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029 sangat tipis.
Menurut Subhan, meski dukungan politik dan pendanaan untuk Gibran dinilai cukup solid, persaingan menuju Pilpres 2029 diperkirakan akan lebih ketat.
Selain itu, persyaratan pencalonan dan proses verifikasi dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diperkirakan menjadi sorotan publik.Baca Juga:
Subhan mengatakan perhatian terhadap dokumen pencalonan akan semakin besar menyusul polemik mengenai keaslian dokumen Joko Widodo saat mendaftar sebagai calon presiden pada pemilu sebelumnya.
Menurut Subhan, proses verifikasi dokumen pencalonan pada Pilpres 2029 akan mendapat pengawasan lebih ketat dari masyarakat maupun lembaga pengawas pemilu.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menyulitkan siapa pun yang hendak memanipulasi atau menggunakan dokumen pencalonan yang bermasalah.
"Publik dan lembaga pengawas pemilu pasti akan menyoroti proses verifikasi dokumen ini. Publik tidak ingin kejadian 10 tahun lalu dimana proses verifikasi berkas pencalonan Joko Widodo tidak diverifikasi sesuai aturan. Akibatnya sekarang menimbulkan polemik," ungkap Subhan dalam keterangannya, Minggu 23 Agustus.
Subhan menilai situasi tersebut dapat memengaruhi strategi kelompok pendukung Gibran dalam menentukan figur yang akan diusung pada Pilpres 2029.
Subhan mengatakan pihak yang selama ini menjadi pendukung Gibran berpotensi mempertimbangkan figur lain yang dinilai memiliki persoalan dokumen lebih kecil.
Jika kelompok pendukung tersebut masih ingin mempertahankan keterlibatan keluarga Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2029, Subhan menyebut nama Kaesang Pangarep sebagai salah satu kemungkinan alternatif.
"Trah Jokowi tetap akan dipakai dalam kontestasi pilpres nanti. Tapi pilihannya bukan Gibran. Tim pendukung akan mencari cara yang lebih aman untuk tetap mengikuti kontestasi politik lima tahunan itu. Caranya mengganti Gibran dengan Kaesang sebagai salah satu kontestan," ujar Subhan.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan analisis politik Subhan mengenai kemungkinan peta pencalonan pada Pilpres 2029.
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
