Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya.
Qodari mengatakan kritik tersebut akan menjadi masukan sekaligus penyemangat bagi jajaran Bakom untuk meningkatkan kinerja.
"Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari DPR RI. Khusus nya dari Pak Sugiat Santoso. Insyaallah akan menjadi penyemangat untuk seluruh tim Bakom bekerja lebih kreatif dan maksimal," kata Qodari saat dihubungi, Senin (31/8/2026).Baca Juga:
Qodari juga sependapat dengan Sugiat mengenai sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Menurut dia, sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia juga menunjukkan kondisi yang baik.
"Benar bahwa keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat sangat kuat, program kerja pemerintah juga sudah banyak yang berjalan, indikator-indikator fundamental ekonomi Indonesia juga baik," tuturnya.
Qodari mengatakan salah satu pekerjaan rumah Bakom adalah memperkuat komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Menurut dia, capaian pemerintah perlu disampaikan secara lebih aktif dan terstruktur agar masyarakat mengetahui berbagai program yang telah berjalan.
"Yang menjadi PR adalah komunikasi yang lebih proaktif dan sistematis," imbuh dia.
Pernyataan Qodari tersebut disampaikan setelah Sugiat Santoso mengkritik kinerja Bakom dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Sugiat meminta kinerja Bakom dapat dievaluasi menggunakan ukuran yang objektif.
Salah satu indikator yang menurut dia dapat digunakan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL