Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
"Saya ingin memberi catatan. Supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif. Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom," kata Sugiat.
Politikus Partai Gerindra tersebut menyinggung sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan kinerja pemerintah.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen, inflasi di bawah 3 persen, serta defisit anggaran di bawah 3 persen.
Sugiat juga menyebut realisasi investasi pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.
Namun, menurut Sugiat, sejumlah capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi masyarakat.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam komunikasi pemerintah kepada publik.
"Tapi di opini publik tidak dirasakan itu. Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif," jelasnya.
Qodari mengatakan masukan dari DPR akan menjadi bahan bagi Bakom untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah.
Ia menilai penyampaian informasi mengenai kebijakan dan capaian pemerintah perlu dilakukan secara lebih kreatif, maksimal, serta sistematis.
Dengan demikian, Bakom diharapkan dapat menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai kebijakan serta capaian pemerintah dapat dipahami publik secara lebih utuh.
Qodari menegaskan kritik tersebut akan menjadi dorongan bagi jajaran Bakom untuk meningkatkan kinerja komunikasi pemerintah ke depan.* (d/ad)
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL