JAKARTA - Partai Golkar belum langsung memberhentikan Ketua DPP Golkar Fahd A Rafiq meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan memiliki mekanisme internal dalam menyikapi kader yang tersandung perkara hukum.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Fahd. Perkembangan proses hukum akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum Golkar menentukan langkah selanjutnya.
"Kita punya mekanisme seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika kader kita itu dikenakan status sebagai tersangka, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita juga harus menganut prinsip presumption of innocence," kata Doli, Rabu (16/9/2026).Baca Juga:
Menurut Doli, kader yang berstatus tersangka dan memiliki posisi penting di partai maupun jabatan publik biasanya akan lebih dulu dinonaktifkan. Keputusan mengenai pemberhentian secara definitif akan ditentukan setelah proses hukum memiliki kejelasan.
"Nanti pada saat kemudian sudah final baru kita tindak lebih lanjut, apakah memang yang bersangkutan dinonaktifkan seterusnya atau kemudian diberhentikan sebagai anggota atau tidak," ujarnya.
Doli mengatakan Golkar masih akan memantau perkembangan perkara yang tengah dihadapi Fahd A Rafiq.
"Kita akan cermati terus perkembangan situasi yang terjadi saat ini terhadap saudara Fahd A Rafiq," katanya.
Di sisi lain, Doli mengaku menyayangkan Fahd kembali terjerat perkara korupsi. Dia menyebut keterlibatan Fahd dalam kasus terbaru menjadi perhatian internal partai.
"Memang ada keterlibatan salah satu kader Golkar, saudara Fahd A Rafiq. Dan kami juga sebetulnya sangat menyayangkan, khususnya terhadap saudara Fahd," kata Doli.
Doli juga menyebut penanganan perkara yang menjerat Fahd kali ini bukan yang pertama. Menurutnya, pengalaman dari perkara sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Fahd A Rafiq ini kan memang selama ini sudah pernah mengalami hal yang sama. Kalau enggak salah ini kedua atau ketiga kali. Harusnya kan dari peristiwa sebelumnya itu kan harus bisa dapat pelajaran ya dan ternyata kan tidak," ujarnya.
Golkar, kata Doli, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Dia meminta perkara tersebut dibuka secara transparan dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.
PANDEGLANG Operasi pencarian kapal cepat KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis hilang di perairan Selat Sunda memasuki hari kesem
NASIONAL
PADANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi laboratorium bisnis bagi m
EKONOMI
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan masih berada dalam kategori tidak sehat pada Rabu (16/9/2026). Konsentrasi partikel PM2.5 yang cukup ti
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyinggung kondisi negara setelah suaminya dicopot dari jabatan
NASIONAL
JAKARTA Partai Golkar belum langsung memberhentikan Ketua DPP Golkar Fahd A Rafiq meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pem
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional mengalami kenaikan pada Rabu (16/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan S
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap momen dirinya mengetahui akan dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Kepas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus duga
NASIONAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengaku menantikan sidang pokok perkara Roy Suryo terkait kasus dugaan fitnah mengenai ijaza
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran politisi Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dalam kasus dugaan suap
NASIONAL
