JAKARTA – Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti aturan Pemilu yang dinilainya terus mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya.
Menurut Bestari, kondisi tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum berhasil menghasilkan aturan Pemilu yang dapat menjadi aturan jangka panjang atau legacy.
Pernyataan itu disampaikan Bestari saat menanggapi wacana pemisahan pelaksanaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu presiden (Pilpres), Jumat (25/9/2026).Baca Juga:
Bestari mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah mengalami pelaksanaan pemilu yang terpisah-pisah.
Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan untuk menyatukan pelaksanaan pemilu.
"Kita pernah mengalami hal itu. Pileg, apa, pemisahan pemilu. Pemisahan pemilu pada waktu itu kita pernah merasakannya bagaimana setiap bulan ada pemilukada bahkan," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (25/9).
"Sehingga timbullah kemudian pemikiran untuk menyatukan. Kan begitu. Nah, saya hari ini kita melihat lagi antara ini (Pileg) dengan yang ini (Pilpres) kita pisahin lagi yuk. Kok enggak kelar-kelar gitu ya?" sambungnya.
Bestari mempertanyakan mengapa aturan mengenai Pemilu belum dapat menjadi regulasi yang berlaku secara konsisten dalam jangka panjang.
"Urusan pemilu ini kok enggak bisa jadi legacy, padahal mereka-mereka yang bikin dulu mungkin sekarang ikut bikin," ujarnya.
Meski demikian, Bestari mengatakan PSI belum ingin menyampaikan sikap lebih jauh mengenai wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.
Menurut dia, partainya masih menunggu ruang pembahasan yang sesuai untuk menyampaikan pandangannya.
"Namun, tentu ini kami belum bisa berkomentar lebih banyak karena isyarat dari MK itu kan mengatakan bahwa yang kelima tuh, ada lima isyarat," katanya.
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan yang mempersoalkan syarat penca
POLITIK
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
NASIONAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan perbedaan mekanisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memeriksa persyarat
POLITIK
MEDAN Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, masih kekuran
PENDIDIKAN
MEDAN Seorang bayi lakilaki yang diperkirakan baru berusia 12 hari ditemukan di atas etalase atau steling dagangan milik warga di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mengusut temuan Ombudsman Republik Indonesi
NASIONAL
SOLOK Tim SAR menemukan korban terakhir yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026). Korban b
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan rekomendasi pendirian rumah ibadah kepada dua tempat ibadah sekaligus membuka P
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap ikut mengambil dan membagikan makanan kepada para lanjut usia (lansia) dalam kegiatan Ma
NASIONAL
