Menurut dia, sejumlah pihak sejak saat itu telah mendorong agar Gibran dimakzulkan.
"Kalau mampu kan gitu ya. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan dan jangan mengada-ngada juga. Saya selalu menyampaikan begini, kalah itu memang pahit dan menyakitkan, tapi bukan berarti juga ketika orang-orang kalah dan sakit hatinya itu menghalalkan segala cara untuk menjungkir balikkan suara rakyat yang tergambar dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu," tegasnya.
Ia menilai hasil Pemilu 2024 tetap harus dihormati karena Prabowo Subianto dan Gibran terpilih melalui proses pemilu.
Mardiansyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap setiap tudingan terhadap Gibran sebagai kebenaran sebelum ada keputusan dari lembaga yang berwenang.
"Karena seorang rakyat pun akhirnya juga harus kita hargai sebagai bagian dari proses demokratisasi. Jangan sudah 2 tahun lewat pemilu sudah diberikan waktu untuk menggugat, diberikan ruang bagi pihak-pihak yang tidak terima, bagi pihak-pihak yang merasa dicurangi dan lain sebagainya."
"Itu sudah terlewati semua dan sekarang sudah 2 tahun baru dipersoalkan hal-hal yang menurut saya ini sudah lewat momentumnya," ucap Mardiansyah.
Ia juga menyinggung posisi MK yang sebelumnya telah menangani sengketa hasil Pilpres 2024.
"MK juga bagian yang memutuskan Pemilu 2024, khususnya Pilpres itu sudah selesai. Itu juga MK yang memutuskan pada waktu itu," paparnya.
Dalam persidangan perkara tersebut pada Jumat, 2 Oktober 2026, hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti dua dokumen penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran.
Persidangan saat itu menghadirkan pemberi keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.
Arsul menunjukkan dua dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian berbeda.
"Di tangan saya ini ada 2 dokumen yang merupakan dokumen penyetaraan, yang pertama yang diterbitkan oleh institusi bapak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan yang kedua adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini tadi malam disampaikan oleh saksi dari KPU, nah di sini lah problemnya Pak," kata Arsul Sani.
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsti
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBAWA BARAT Pulau Kenawa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Ahad, 4 Oktob
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima putusan bebas terhadap delapan mantan petinggi bank pembangunan daerah yang terseret kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres mengalami perubahan dalam jumlah anggota dan skema hak keuangan dari pemerintahan Pr
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangkaian kegiatan edukatif bertajuk Spark Go To
KESEHATAN
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto
SOSOK
JAKARTA Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak khawatir menghadapi gugat
POLITIK
YOGYAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kediaman mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Sleman, Yogyaka
POLITIK
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi pandangan sejumlah pengamat yang menilai reshuffle kabinet Presi
POLITIK
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira
NASIONAL
