Buntut Putusan MK Soal Ijazah Gibran: DPR Gulirkan Pemakzulan, Pengamat Sebut Butuh Restu Prabowo

Deddy menganggap persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu mendapat perhatian serius setelah pertimbangan hukum MK menjadi sorotan publik.

"Fakta bahwa MK tidak menemukan bukti ijazah berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden," kata Deddy, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Deddy terhadap putusan MK, bukan amar putusan yang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Pemakzulan presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut tidak cukup hanya dengan usulan politik atau pembentukan pansus di DPR.

DPR harus terlebih dahulu menjalankan mekanisme konstitusional dan menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.

Dengan demikian, hak angket dan pansus merupakan instrumen untuk menyelidiki atau mengklarifikasi persoalan, bukan mekanisme yang secara otomatis memberhentikan wakil presiden.

Wacana pemakzulan Gibran pun masih berada dalam ranah pembahasan dan pernyataan politik. Selain proses hukum dan konstitusional, dukungan politik di DPR serta dinamika antarpartai akan berpengaruh terhadap kelanjutan wacana tersebut.* (tm/dh)

Cium Pasal Selundupan Syarat Ijazah Gibran: Ahmad Doli Sebut Ketentuan PKPU Tak Pernah Dibahas DPR

Buntut Pertimbangan MK Soal Ijazah Gibran: PKS Sebut DPR Mulai Lobi Opsi Pansus & Hak Angket

Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

Buntut Syarat Pendidikan Gibran: Mardani Desak DKPP Bongkar Dugaan 'Pasal Penyusupan' KPU-Bawaslu

Wacana Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Ingatkan: Pikirkan Masyarakat yang Masih Kesulitan

Mahfud MD Buka Suara soal Nasib Gibran Usai Putusan MK: Bola Itu Tergantung Politik