Sentil Jawaban Doorstop, Sudirman Said Desak Pemerintah Klarifikasi Resmi Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
Penyebutan nama-nama itu merupakan bagian dari analisis politik, bukan kepastian bahwa mereka akan menjadi calon pengganti wakil presiden.
Arifki melihat dinamika politik menuju 2029 semakin menarik setelah putusan MK mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Menurut dia, kondisi tersebut memberikan ruang bagi partai politik untuk mempertimbangkan lebih banyak pilihan dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Partai politik, kata dia, tidak lagi hanya menghitung peluang untuk bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, tetapi juga mulai mempertimbangkan kemungkinan membangun poros alternatif.
Ia menilai, jika Prabowo dan Gibran sama-sama maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, persaingan politik berpotensi semakin terbuka.
Situasi itu dapat memberi peluang bagi figur lain untuk muncul sebagai pesaing yang tidak diperhitungkan sebelumnya.
"Kalau Prabowo dan Gibran sama-sama maju sebagai capres, justru karpet merah untuk kuda hitam 2029 terbuka lebar. Karena duet Prabowo-Gibran tidak lagi menjadi satu-satunya poros, ketua umum partai punya ruang untuk membangun konfigurasi politiknya sendiri," ujarnya.
Analisis tersebut menggambarkan kemungkinan terbentuknya konfigurasi politik baru.
Namun, peta pencalonan Pilpres 2029 masih dapat berubah mengikuti keputusan partai politik, perkembangan dukungan publik, serta dinamika koalisi.
Arifki menegaskan, polemik mengenai Gibran tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan hukum atau dokumen pendidikan
. Menurut dia, isu tersebut juga berkaitan dengan strategi partai politik dalam mempersiapkan kontestasi politik berikutnya.
"Yang sedang dihitung partai politik sekarang bukan cuma kursi wapres, tetapi peta kekuasaan 2029. Putusan MK bisa menjadi salah satu titik yang mempercepat kalkulasi itu," tukas Arifki.
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mempertanyakan rencana jaksa penuntut umum (JPU) yang belum memasukkan ijazah fisik Presiden k
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah media asing menyoroti gejolak pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian meninjau sejumlah infrastruktur di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sei Balai, Senin (19/10/2026)
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menyapa warga Lingkungan Langgapayung, Kecamatan Sungai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peresmian dan syukuran Sekolah Tinggi Agama I
PENDIDIKAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Au
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam kasus ke
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat s
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah d
POLITIK