Pemerintah Siapkan Regulasi AI Nasional, Roadmap dan Perpres Ditarget Rampung September

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kerangka regulasi untuk teknologi Artificial Intelligence (AI) guna mengimbangi perkembangan pesat yang terjadi di tingkat global.

Dua regulasi utama sedang digodok secara simultan, yaitu roadmap (peta jalan) nasional AI serta Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penggunaan dan pengembangan AI di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, dalam diskusi bertajuk Ngobrolin Buku Bareng Wamenkomdigi: Neksus – Riwayat Jejaring Informasi dari Jaman Batu ke Akal Imitasi, yang digelar pada Senin (21/7/2025).

"Saat ini Kementerian Komdigi tengah menyusun roadmap AI nasional kita. Di saat yang sama, kami juga menyiapkan Perpres yang akan menjadi landasan hukum bagi penggunaan dan pengembangan AI, termasuk aspek etika di dalamnya," ujar Nezar.

Dalam proses penyusunan regulasi ini, Kementerian Komdigi melakukan kajian dan perbandingan dengan regulasi AI di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.

Benchmark tersebut dikaji agar sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi di Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengadopsi pendekatan bottom-up dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, komunitas teknologi, lembaga riset, hingga akademisi.

"Kita diskusikan bersama para stakeholder, lalu kementerian melakukan benchmarking secara paralel. Nanti hasil dari dua pendekatan itu kita padukan dan formulasikan menjadi peta jalan nasional AI," jelas Nezar.

Proses penyusunan roadmap nasional AI ditargetkan mencapai kesimpulan akhir pada akhir Juli 2025.

Draft-nya kemudian akan dibuka untuk uji publik pada Agustus.

Sementara itu, Perpres saat ini sedang dalam tahap harmonisasi lintas kementerian dan lembaga, dengan target finalisasi pada September.

"Kita harapkan akhir Agustus, roadmap AI sudah bisa difinalisasi setelah uji publik. Untuk Perpres, proses harmonisasi kemungkinan akan selesai sekitar bulan September," ungkap Nezar.

Nezar menekankan pentingnya regulasi sebagai pijakan etis dan hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.

Ia menyebut, dunia kini tidak hanya berbicara soal generative AI, tetapi sudah mulai menuju agentic AI, yakni AI yang dapat bertindak secara mandiri.

Bahkan, tren berikutnya diprediksi mengarah pada physical AI, di mana kecerdasan buatan terintegrasi dengan bentuk robotik.

"Kita juga perlu memeriksa kesiapan berbagai sektor dalam mengadopsi teknologi AI ini. Misalnya di industri untuk optimasi produksi, di pendidikan untuk mendukung proses belajar-mengajar, tanpa menghilangkan nilai-nilai esensial dalam pendidikan itu sendiri," katanya.

Regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.*

(cb/a008)