Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
BITVONLINE.COM - Rencana pembangunan monumen Silang Hangoluan Habatahon setinggi 30 meter di Samosir, yang diklaim sebagai titik awal peradaban Batak, menuai penolakan dan perdebatan tajam dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya komunitas intelektual dan pemuda Batak.
Polemik ini tidak sekadar persoalan arsitektural atau religius, tetapi telah berkembang menjadi medan pertempuran simbolis atas identitas, sejarah, dan warisan kolonialisme di Tanah Batak.
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyatakan bahwa pembangunan monumen tersebut mencerminkan hegemoni simbolik kolonial yang masih berlangsung hingga hari ini.
"Salib dalam monumen itu merepresentasikan simbol agama tertentu, yakni Kristen, yang tidak bisa mewakili keseluruhan identitas kultural Batak," ungkap Shohibul.
"Banyak pihak mencurigai bahwa proyek ini memperpanjang narasi hegemonik warisan kolonial, yang secara historis menempatkan Batak sebagai identitas yang harus diseragamkan melalui kristenisasi."
Menurutnya, resistensi terhadap Silang Hangoluan merupakan manifestasi perlawanan terhadap dominasi simbolik yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda dan misionaris Jerman.
Ia menyebut, kristenisasi di Tanah Batak tidak hanya berlangsung lewat pendidikan dan doktrin, tapi juga melalui kekerasan fisik dan simbolik yang menyingkirkan kepercayaan asli masyarakat Batak.
Shohibul menilai bahwa pembangunan Silang Hangoluan secara tidak langsung turut menyingkirkan minoritas dalam budaya Batak seperti komunitas Malim dan Muslim Batak, yang kerap dipinggirkan dari narasi resmi sejarah lokal.
Lebih lanjut, Shohibul menekankan pentingnya digitalisasi naskah-naskah kuno Batak sebagai bagian dari perjuangan intelektual untuk membuka cakrawala sejarah yang lebih utuh dan inklusif.
"Digitalisasi naskah Batak bukan sekadar preservasi, tetapi bentuk perlawanan simbolik. Ini cara untuk merebut kembali narasi sejarah yang selama ini dimonopoli," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya repatriasi naskah-naskah Batak yang saat ini banyak tersimpan di lembaga asing.
Menurutnya, tanpa kedaulatan atas warisan pengetahuan, bangsa Batak akan terus menjadi objek dari narasi dominan luar.
"Tantangan kita bukan hanya pembangunan fisik, tetapi membangun kesadaran sejarah dan identitas yang otonom. Infrastruktur budaya yang berdaulat sangat mendesak," pungkasnya.
Polemik Silang Hangoluan Habatahon ini mengingatkan bahwa pembangunan simbol budaya tidak boleh dilepaskan dari sensitivitas historis dan keragaman identitas yang melekat dalam masyarakat.*
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK