20 Kelompok Tani Siatas Barita Terima Pupuk Bersubsidi, Ongkos Angkut Gratis!
TAPANULI UTARA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Perseroda Pertanian melaksanakan pertemuan dengan 20 kelompok tani layanan PP
EKONOMI
BITVONLINE.COM - Rencana pembangunan monumen Silang Hangoluan Habatahon setinggi 30 meter di Samosir, yang diklaim sebagai titik awal peradaban Batak, menuai penolakan dan perdebatan tajam dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya komunitas intelektual dan pemuda Batak.
Polemik ini tidak sekadar persoalan arsitektural atau religius, tetapi telah berkembang menjadi medan pertempuran simbolis atas identitas, sejarah, dan warisan kolonialisme di Tanah Batak.
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyatakan bahwa pembangunan monumen tersebut mencerminkan hegemoni simbolik kolonial yang masih berlangsung hingga hari ini.
"Salib dalam monumen itu merepresentasikan simbol agama tertentu, yakni Kristen, yang tidak bisa mewakili keseluruhan identitas kultural Batak," ungkap Shohibul.
"Banyak pihak mencurigai bahwa proyek ini memperpanjang narasi hegemonik warisan kolonial, yang secara historis menempatkan Batak sebagai identitas yang harus diseragamkan melalui kristenisasi."
Menurutnya, resistensi terhadap Silang Hangoluan merupakan manifestasi perlawanan terhadap dominasi simbolik yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda dan misionaris Jerman.
Ia menyebut, kristenisasi di Tanah Batak tidak hanya berlangsung lewat pendidikan dan doktrin, tapi juga melalui kekerasan fisik dan simbolik yang menyingkirkan kepercayaan asli masyarakat Batak.
Shohibul menilai bahwa pembangunan Silang Hangoluan secara tidak langsung turut menyingkirkan minoritas dalam budaya Batak seperti komunitas Malim dan Muslim Batak, yang kerap dipinggirkan dari narasi resmi sejarah lokal.
Lebih lanjut, Shohibul menekankan pentingnya digitalisasi naskah-naskah kuno Batak sebagai bagian dari perjuangan intelektual untuk membuka cakrawala sejarah yang lebih utuh dan inklusif.
"Digitalisasi naskah Batak bukan sekadar preservasi, tetapi bentuk perlawanan simbolik. Ini cara untuk merebut kembali narasi sejarah yang selama ini dimonopoli," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya repatriasi naskah-naskah Batak yang saat ini banyak tersimpan di lembaga asing.
Menurutnya, tanpa kedaulatan atas warisan pengetahuan, bangsa Batak akan terus menjadi objek dari narasi dominan luar.
"Tantangan kita bukan hanya pembangunan fisik, tetapi membangun kesadaran sejarah dan identitas yang otonom. Infrastruktur budaya yang berdaulat sangat mendesak," pungkasnya.
Polemik Silang Hangoluan Habatahon ini mengingatkan bahwa pembangunan simbol budaya tidak boleh dilepaskan dari sensitivitas historis dan keragaman identitas yang melekat dalam masyarakat.*
TAPANULI UTARA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Perseroda Pertanian melaksanakan pertemuan dengan 20 kelompok tani layanan PP
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport
EKONOMI
JAKARTA Harga emas 24 karat Antam hari ini, Sabtu (21/2/2026), melonjak tajam dan kembali menembus level Rp 3 juta per gram. Berdasarkan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis, tetapi menegas
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai mempersiapkan kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027 meski daftar cabang ola
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada la
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi raksasa tidur. Pernyataan itu disampaikan dalam pertem
POLITIK
JAKARTA Diplomasi Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil nyata. Tarif impor Amerika Serikat ke Indonesia berhasil diturunkan dari 32
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terkait tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau langsung pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat
NASIONAL