Eks PPK BTP Sumut Akui Terima Rp7 Miliar, Ungkap Dugaan Pengaturan Tender Proyek Kereta Api
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
BULELENG — Dua kesenian tradisional khas Kabupaten Buleleng, Bali, yakni Tari Baris Bedug dari Kelurahan Banyuning dan Karya Alilitan dari Masyarakat Empat Desa (Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umejero), resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.
Penetapan ini diumumkan setelah melalui proses panjang sejak akhir 2024, termasuk tahap verifikasi, pelengkapan narasumber, hingga sidang penetapan di tingkat kementerian.
"Rasa syukur dan bangga atas penetapan dua warisan budaya ini. Ini adalah hasil perjuangan bersama dari banyak pihak," ujar Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng, Nyoman Wisandika, di Buleleng, Senin (13/10).Baca Juga:
Kedua kesenian ini dinilai memiliki keunikan yang tidak ditemukan di daerah lain. Tari Baris Bedug dikenal sebagai bagian dari prosesi ngaben (pembakaran jenazah) yang dibawakan oleh empat penari, dengan ciri khas bungkuk atau puntalan kain di punggung yang mengandung simbol-simbol religius.
Tarian ini biasa ditampilkan pada prosesi tedun sawe dan pelepasan tali peti, menjadikannya sebagai unsur sakral dalam adat masyarakat Buleleng.
Sementara itu, Karya Alilitan adalah tradisi khas dari komunitas Catur Desa yang telah diwariskan turun-temurun dan masih lestari hingga saat ini.
"Penetapan WBTb hanya diberikan kepada tradisi yang masih hidup dan aktif dijalankan masyarakat. Dua tradisi ini memenuhi kriteria tersebut," jelas Wisandika.
Dengan bertambahnya dua kesenian ini, jumlah unsur WBTb yang dimiliki Kabupaten Buleleng kini mencapai 18 tradisi.
Dinas Kebudayaan terus berkomitmen mengidentifikasi dan mengusulkan budaya lokal lainnya untuk mendapat pengakuan serupa, termasuk dalam kategori Cagar Budaya.
"Tahun ini satu Cagar Budaya, yakni Gereja Pantekosta, sudah hampir selesai proses penetapannya dan tinggal menunggu SK Bupati," ujar Wisandika.
Wisandika menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
"Kebudayaan harus digali, dikembangkan, disebarluaskan, dan dilestarikan. Bukan hanya untuk kita sekarang, tapi juga untuk anak cucu kita nanti," tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Dinas Kebudayaan Buleleng secara aktif menggelar workshop, sosialisasi, dan pendidikan budaya tradisional, berkolaborasi dengan akademisi dan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Buleleng.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal serta menjaga kelangsungan tradisi di tengah arus modernisasi.*
(at/a008)
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya standarisasi operasional prosedur (SOP) dalam prosesi ijab kabul pe
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu menerima audiensi manajemen RSU Eshmun di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (29/4/2026).Dalam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di GOR As
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat mel
PEMERINTAHAN
MEDAN Tahapan pemberangkatan jamaah calon haji asal Kabupaten Asahan memasuki fase akhir. Kloter 7 Tahun 1447 H/2026 M resmi dilepas dar
PEMERINTAHAN
BANDAR LAMPUNG Mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelak
NASIONAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam jumlah besar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah membuka peluang untuk menjadi pihak pengusul draf revisi UndangUndang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) apabila pembahasan
POLITIK