Ia mengakui adanya potensi gesekan jika dua kelompok menggelar kegiatan di waktu dan lokasi yang sama. Karena itu, ia berharap semua pihak mengedepankan kebersamaan.
Menurutnya, kirab bukan milik satu kelompok, melainkan hajat budaya Keraton Surakarta yang harus dijaga bersama.
Di sisi lain, KGPH Suryo Wicaksono atau Gusti Ninok menyebut keputusan teknis pelaksanaan kirab masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Solo, Kementerian Kebudayaan, dan pihak keraton.
Rapat lanjutan dijadwalkan digelar pada 13–14 Juni 2026 untuk mencari titik temu terkait pelaksanaan kirab agar tetap berjalan aman dan khidmat.
Hasil pertemuan itu diharapkan menjadi dasar kesepakatan bersama demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian tradisi Malam 1 Suro di Keraton Surakarta.*
(ad)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
