Bentrok dengan TNI di Kebun PT SAL, 3 Orang Rimba Jadi Tersangka dan 9 Orang Dipulangkan
JAMBI Polisi menetapkan tiga Orang Rimba sebagai tersangka dalam kasus bentrokan antara komunitas Orang Rimba dan anggota TNI di kebun PT
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Laporan terakhir per 31 Desember 2024 menunjukkan total kekayaan Sri Mulyani mencapai Rp92,85 miliar, atau naik sekitar Rp13 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan harta kekayaan ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir.
Sejak 2021, kekayaan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meningkat rata-rata lebih dari 16% per tahun.
Berikut rincian perkembangan harta kekayaan Sri Mulyani berdasarkan data LHKPN:
- 2021: Rp58.048.779.283
- 2022: Rp68.717.903.184 (naik 18,38%)
- 2023: Rp79.841.692.348 (naik 16,19%)
- 2024: Rp92.854.709.883 (naik 16,30%)
Detail Harta Kekayaan Tahun 2024
Sri Mulyani memiliki sejumlah aset tetap dan bergerak, termasuk tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga kas dan setara kas.
Berikut ini beberapa komponen utama:
A. Tanah dan Bangunan – Rp49,54 miliar
Tersebar di Jakarta, Tangerang, dan luar negeri, sebagian besar aset ini diperoleh dari hasil sendiri, dan sebagian lagi merupakan warisan keluarga.
B. Alat Transportasi dan Mesin – Rp782,9 juta
Di antaranya termasuk:
- Motor gede Honda Rebel CMX500 tahun 2019 senilai Rp100 juta
- Honda PCX dan Scoopy
- Toyota Innova Zenix tahun 2024 dengan nilai tertinggi Rp638,9 juta
C. Harta Bergerak Lainnya – Rp391,7 juta
D. Surat Berharga – Rp34,94 miliar
E. Kas dan Setara Kas – Rp16,50 miliar
F. Utang – Rp9,31 miliar
Setelah dikurangi kewajiban utang, total kekayaan bersih Sri Mulyani tercatat Rp92.854.709.883.
Sebagai pejabat publik, Sri Mulyani secara rutin dan terbuka menyampaikan LHKPN setiap tahunnya.
Pelaporan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara.
Kenaikan harta tersebut juga mencerminkan pertumbuhan nilai aset serta pengelolaan keuangan pribadi yang dinilai baik oleh lembaga-lembaga pengawasan.
Meskipun kekayaan Sri Mulyani terus meningkat, hal tersebut tetap dalam koridor hukum dan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang telah diatur.
Masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapi informasi, serta terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.*
(tm/a008)
JAMBI Polisi menetapkan tiga Orang Rimba sebagai tersangka dalam kasus bentrokan antara komunitas Orang Rimba dan anggota TNI di kebun PT
HUKUM DAN KRIMINAL
VLADIVOSTOK Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada Presiden Rusia Vladimir Putin karena tidak dapat menghadiri KTT Peringatan ASEAN
INTERNASIONAL
VLADIVOSTOK Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tiba di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
VLADIVOSTOK Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang memenuhi undangannya untuk me
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan tidak setuju dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Pandangan tersebut berbed
POLITIK
VIENTIANE Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Laos U20 pada laga kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027, Kamis (3/9/2026) malam.
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meninggalkan Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dikerahkan untuk membersihkan abu vulkanik sisa erupsi Gunung Sinabung yang menumpuk di s
PERISTIWA
MEDAN Komisi XIII DPR RI terus mematangkan penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus. Pembahasan dilakukan unt
NASIONAL