Sheikh Hasina dan Jalan Panjang Menuju Pengadilan: Dari Krisis Jalanan hingga Menjelang Vonis

MEDAN- Setahun setelah digulingkan dari tampuk kekuasaan, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina kembali menjadi pusat perhatian publik.

Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT) dijadwalkan membacakan putusan atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjeratnya.

Sidang yang disebut-sebut sebagai yang paling sensitif dalam sejarah politik Bangladesh itu digelar di tengah penjagaan ketat aparat keamanan.

Baca Juga:

• Ephorus HKBP Serukan Jangan Diamkan Pelanggaran HAM yang Dilakukan PT TPL

Krisis Juli 2024 dan Kejatuhan Hasina

Ketegangan politik Bangladesh memuncak pada Juli–Agustus 2024, ketika demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai kota.

Gelombang protes yang bermula dari tuntutan reformasi sistem kuota pekerjaan berubah menjadi kerusuhan nasional setelah aparat keamanan diturunkan dalam skala besar.

Saksi dan kelompok HAM mendokumentasikan puluhan hingga ratusan korban, sementara pemerintah saat itu membantah menggunakan kekuatan berlebihan.

Pada 5 Agustus 2024, Hasina meninggalkan Dhaka menuju India melalui helikopter militer.

Hari itu juga, kekuasaannya berakhir.

Pemerintah transisi yang dipimpin ekonom peraih Nobel, Muhammad Yunus, kemudian menyatakan Hasina sebagai buron negara.

Namun, kubu Hasina menyebut keberangkatannya bukan pelarian, melainkan "pemindahan paksa" akibat situasi yang tak lagi kondusif.

Tuduhan Berlapis: Dari Kejahatan Kemanusiaan hingga Penghinaan Pengadilan

Pengadilan ICT mengajukan lima dakwaan utama terhadap Hasina:

pembunuhan massal,

penyiksaan,

penghilangan paksa (enforced disappearances),

penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil,

serta tanggung jawab komando atas operasi keamanan.

Dakwaan ini disusun dalam dokumen lebih dari 8.000 halaman, berisi testimoni korban, bukti digital, hingga rekaman lapangan.

Pada Juli 2025, Hasina lebih dulu dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas tuduhan penghinaan pengadilan dalam perkara terpisah.

Vonis dijatuhkan in absentia setelah pengadilan memverifikasi keaslian rekaman audio yang memuat suara perempuan diduga Hasina mengatakan, "Saya punya 227 kasus, maka saya juga punya lisensi membunuh 227 orang."
Pihak Hasina membantah suara itu miliknya.

Menjelang Pembacaan Putusan

ICT menetapkan sidang putusan kasus "kerusuhan Juli" diumumkan pada 17 November 2025.

Penjagaan di sekitar kompleks pengadilan telah ditingkatkan.

Polisi, militer, dan unit penanggulangan terorisme bersiaga di Dhaka untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan.

Tiga hakim yang memimpin panel ICT Golam Mortuza Mozumder, Shafiul Alam Mahmood, dan Mohitul Haque Enam Chowdhury menyatakan bahwa pengadilan telah mengevaluasi seluruh bukti, termasuk rekaman drone dan perintah operasi pasukan keamanan saat Hasina masih menjabat.

Pihak penuntut menuntut hukuman maksimal.

Sementara itu, tim pembela yang ditunjuk negara berargumen bahwa proses ini sarat tekanan politik dan tidak memenuhi standar pembuktian untuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dinamika Politik yang Membelah

Partai Awami League partai yang dibesarkan Hasina kini berada dalam posisi terpojok setelah pemerintah transisi melarang seluruh kegiatan politik mereka.

Para loyalis menyebut persidangan ini sebagai "penghakiman politik berkedok hukum", sementara kubu pemerintah menegaskan bahwa kasus ini merupakan langkah korektif setelah puluhan tahun kekuasaan otoriter.

Di India, tempat Hasina berlindung sejak Agustus tahun lalu, proses lobi dan tekanan diplomatik terus berlangsung.

Namun, hingga kini New Delhi belum memberikan sinyal akan mengekstradisi Hasina ke Bangladesh.

Babak Penentu

Pembacaan putusan ini menjadi titik balik penting bagi Bangladesh.

Jika bersalah, Hasina yang pernah memimpin negara selama lebih dari 15 tahun akan mencatat sejarah sebagai kepala pemerintahan pertama Bangladesh yang dijatuhi hukuman dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika bebas, keputusan itu dapat mengguncang pemerintah transisi dan memicu gelombang politik baru.

Bangladesh bersiap menyambut hari yang disebut banyak analis sebagai "pengadilan terpenting abad ini" bagi negara berpenduduk 170 juta jiwa itu.*

(um)

Ephorus HKBP Serukan Jangan Diamkan Pelanggaran HAM yang Dilakukan PT TPL

Netizen Wajib Nonton! Banjong Pisanthanakun Puji Akting Vino G. Basti dalam Film Shutter

Rudy Hermanto: Ada "Playing Victim" di Spanduk SARA, Hasyim Sebaiknya Lapor ke Polisi

Staf Kim Jong-un Bersihkan Semua Barang Usai Bertemu Putin, Cegah Intelijen Asing?

Pengacara Senior di Australia Minta Maaf karena Ajukan Dokumen Berisi Kutipan Palsu dari AI

Israel Berencana Merebut Gaza, Ribuan Orang Demo di Tel Aviv: ‘Hentikan Perang!’