DPR: RUU Baru Pastikan Aset Tindak Pidana Dikembalikan ke Negara
JAKARTA DPR RI tengah menyusun Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana yang akan mengatur perampasan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA DPR RI tengah menyusun Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana yang akan mengatur perampasan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers. Kebijakan ini sejala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Keahlian DPR RI menyatakan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana tengah dirancang ag
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
Hukum dan Kriminal
MAKASSAR Belasan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Makassar ikut ambil bagian dalam aksi mogok sidang nasional yang digelar serentak ole
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR akan membuka komunikasi lintas fraksi dan partai dalam pembahasan Rancangan Un
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum
Hukum dan Kriminal
OlehDr. H. Habiburokhman, S.H., M.H. BELAKANGAN ini beredar sejumlah narasi yang tidak tepat terkait pemberlakuan UndangUndang Nomor 1 Tah
Opini
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perubahan signifikan dalam prosedur konferensi pers kasus penahanan tersangka. Lemb
Hukum dan Kriminal
BALI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyatakan komitmennya mendukung sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Kita
Hukum dan Kriminal