WAJO -Kejaksaan Negeri Wajo berhasil mengungkap skandal korupsi yang melibatkan dana bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 9,7 miliar selama periode 2017-2021. Kasus ini menyorot praktik manipulasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat paling membutuhkan di Kabupaten Wajo.
Menurut Kajari Wajo, Andi Usama Harun, penyidikan kasus dimulai pada tahun 2022 setelah tim penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 100 saksi, termasuk pihak e-Warung, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bank-bank terkait, serta Dinas Sosial di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Wajo. Pada tahun 2023, kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan yang mengarah pada penetapan tiga tersangka dan penahanan mereka.
Tersangka pertama adalah seorang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dengan inisial S, sedangkan tersangka kedua adalah koordinator daerah dengan inisial MR. Yang mengejutkan, tersangka ketiga adalah Direktur CV Jembatan Cela yang memiliki inisial AN. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Sengkang untuk memfasilitasi proses penyidikan lebih lanjut.
Baca Juga:
Modus operandi korupsi dalam kasus ini dilakukan dengan memaketkan bantuan sosial BPNT yang seharusnya bersifat non tunai. Padahal, bantuan tersebut seharusnya diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan KPM sesuai kebutuhan. Praktik memaketkan bantuan ini mengakibatkan selisih harga yang signifikan dan merugikan keuangan negara secara besar-besaran.
Andi Usama juga menyatakan bahwa jaksa masih terus melakukan pengembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang terlibat dalam skandal korupsi BPNT Kabupaten Wajo. Proses pemeriksaan terhadap ketiga tersangka akan dilakukan dengan cermat untuk mengungkap semua keterlibatan dan praktik korupsi yang mungkin melibatkan lebih banyak pihak.
Baca Juga:
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat karena menunjukkan betapa rentannya program bantuan sosial terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Kejaksaan Negeri Wajo berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dalam administrasi publik.
Dengan ungkapannya, Andi Usama memberikan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan dan penyalahgunaan dana publik akan dihentikan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kunci utama dalam menjaga integritas pemerintahan.
(N/014)
MANDAILING NATAL Penyidik Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara (Sumut), menetapkan MS sebagai tersangka pelaku pembunuh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan penurunan drastis transaksi judi online (judol) setelah pemblok
Nasional
DENPASAR Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di akhir pekan, Polsek Denpasar Selatan bersama Pasikian Pecalang me
Nasional
ACEH BESAR Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, masyarakat Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan
Nasional
MEDAN Dalam percakapan seharihari umat Islam, kalimat Allahumma Barik kerap terdengar, terutama saat menyaksikan sesuatu yang mengagumk
Agama
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kini menjadi bagian resmi dari agenda pemerin
Nasional
BATU BARA Sebanyak 13 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dinyatakan bebas setelah menerima amnesti dari P
Nasional
JAKARTA Tugu Proklamasi kembali menjadi saksi sejarah pada Jumat malam (1/8/2025) saat ribuan tokoh lintas agama berkumpul dalam Doa Keban
Nasional
SUMUT Setelah berlangsung selama tiga hari, Pesta Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2025 resmi berakhir dengan semarak dan antusiasme tinggi d
Seni dan Budaya
MALAYSIA Curahan hati seorang ibu muda asal Malaysia yang membagikan pengalaman perubahan wajah selama masa kehamilan dan setelah melahirk
Kesehatan
