KPK Geledah Gedung Setjen DPR Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA -Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan Anggota DPR RI. Gedung tersebut diamankan dengan ketat oleh petugas Pamdal DPR dan aparat kepolisian, menambah suasana tegang di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom pada Selasa (30/4/2024) mengindikasikan kehadiran petugas Pamdal DPR yang menjaga pintu lobi utama gedung Setjen DPR. Pintu tersebut dipantau ketat, sementara akses bagi pegawai Setjen dialihkan ke pintu samping dekat koperasi pegawai, dengan pengawalan dari personel Pamdal DPR.

Pintu belakang gedung Setjen DPR juga ditempati oleh petugas Pamdal yang membatasi akses orang luar. Kondisi ini berbeda dari biasanya, di mana gedung tersebut umumnya dapat diakses oleh siapapun. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penggeledahan yang dilakukan terkait dugaan korupsi ini.

Dilaporkan bahwa penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan Anggota DPR RI. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar.

Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kegiatan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pengumpulan bukti untuk mendukung penyidikan. Meskipun belum dijelaskan secara rinci mengenai hasil penggeledahan tersebut, namun ini menunjukkan langkah serius KPK dalam menindaklanjuti dugaan korupsi ini.

Dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan pada rumah jabatan DPR tahun 2020, dengan nilai proyek kurang lebih mencapai Rp 120-an miliar. Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut, dengan kerugian keuangan negara yang mencapai puluhan miliar.

KPK juga telah memeriksa Sekjen DPR Indra Iskandar terkait kasus ini. Namun, setelah pemeriksaan, Indra memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Hal ini menambah kompleksitas dan ketegangan dalam kasus ini, di mana publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus korupsi di tingkat legislatif.

Semua pihak berharap bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK dapat mengungkap fakta-fakta yang jelas dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menjadi penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan penegakan hukum di Indonesia.

(N/014)