Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ditekan DPR RI Terkait Kebijakan Penataan Pengecer LPG 3 Kg

Anggota Komisi XII dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan LPG 3 kg setelah adanya perubahan kebijakan yang cepat. Menurutnya, perubahan yang mendadak tersebut menyulitkan masyarakat, khususnya dalam mencari LPG di pengecer.

Baca Juga:

• Anggaran Subsidi LPG 3 Kg Dipangkas, Volume Penyaluran Diprediksi Membengkak
• Wamen ESDM: Skema LPG 3 Kg Satu Harga Akan Mirip Pertamax, Berlaku Mulai 2026

"Perubahannya masa secepat itu sehingga berdampak kita sulit cari ke pengecer, tidak ada barangnya dan lain sebagainya. Prinsipnya setuju ke arah yang lebih baik, tapi barangkali perlu dibuat tahapan-tahapan yang lebih smooth sehingga tidak ada dampak sosial, dampak psikologis bagi masyarakat," ujar Muh Haris dalam rapat kerja di DPR RI, Senin (3/2/2025).

Anggota Komisi XII lainnya, Ratna Juwita Sari dari Fraksi PKB, juga menyatakan kekhawatirannya terkait kelangkaan LPG 3 kg, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang dapat menyebar ke daerah lain. Ia meminta agar pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan ini agar tidak menyebabkan panic buying.

Baca Juga:

• Bahlil: Di Kabinet Prabowo, Tanggal Merah Seolah Tak Ada Lagi
• Bahlil Lahadalia Tegaskan Tak Ada Izin Baru, Hanya Legalkan Sumur Minyak Rakyat yang Sudah Beroperasi

Bahlil menanggapi dengan menegaskan bahwa niat pemerintah adalah untuk melakukan penataan distribusi LPG. Ia bertanya kembali kepada anggota DPR apakah mereka setuju dengan penataan tersebut atau tidak.

"Bapak ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan saja, tidak ada maksud lain. Tapi kalau bapak ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo," ujar Bahlil, disambut respons dari anggota DPR.

Bahlil menjelaskan bahwa penataan distribusi LPG 3 kg ini dilakukan untuk merapikan sistem distribusi dan memastikan subsidi sebesar Rp 87 triliun tepat sasaran. Ia mengakui bahwa kebijakan ini membutuhkan keberanian dan tantangan, namun tetap berfokus pada perbaikan sistem.

Bahlil juga menegaskan bahwa LPG 3 kg tidak mengalami kelangkaan dan stok untuk tiga bulan ke depan masih tersedia. Meski begitu, penataan yang lebih baik diharapkan dapat meminimalkan adanya oplosan yang merugikan masyarakat. "Ini kalau kita biarkan (tidak ditata) uang Rp 87 triliun ini nyampe nggak? Itu aja kalau saya," tutup Bahlil.