BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA -Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyambut positif kebijakan baru tentang harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Skema ini mencakup tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu, antara lain industri pupuk, oleochemical, petrokimia, baja, kaca, keramik, dan sarung tangan karet.
Keberlanjutan kebijakan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 26 Februari 2025.
Keputusan ini merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri ESDM sebelumnya, Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri ESDM Mas Bahlil Lahadalia yang telah mendengar aspirasi pelaku industri dalam negeri. HGBT untuk tujuh sektor industri ini memang sangat ditunggu-tunggu," ujar Saleh Husin di Jakarta, Sabtu (2/3/2025).
Saleh Husin menilai keputusan ini sangat bermanfaat bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi.
Skema baru ini memberikan kepastian bagi industri manufaktur, memperkuat daya saing nasional, serta mendukung penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar produk industri dalam negeri dapat lebih kompetitif di pasar global, terutama dengan produk dari negara kawasan ASEAN.
"Dengan kebijakan HGBT ini, sektor industri dapat berdaya saing lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini juga menjadi salah satu langkah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diinginkan Presiden Prabowo," ujar Saleh.
Selain itu, Saleh juga berharap agar kebijakan ini dapat diperluas untuk mencakup sektor industri lain yang terdampak oleh biaya energi tinggi dan berorientasi ekspor, seperti industri makanan dan minuman, pulp dan kertas, kimia, farmasi, serta tekstil.
"Di samping itu, kami juga berharap agar pemerintah memperkuat pengendalian impor barang jadi melalui kebijakan neraca komoditas dan trade remedies.
Langkah ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap industri dalam negeri dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya," tambah Saleh.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN