JK Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut soal Dugaan Penistaan Agama, Ceramah di UGM Jadi Sorotan
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau kepada mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang baru bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mulai memasak dalam jumlah kecil terlebih dahulu.
Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya makanan basi dan memastikan kualitas hidangan tetap terjaga bagi penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa meskipun ibu-ibu sudah terbiasa memasak untuk 5 hingga 10 orang, memasak untuk jumlah besar seperti ribuan porsi membutuhkan pembiasaan.
"Kami menyarankan agar mitra yang baru bergabung memulai dengan 100 hingga 150 porsi terlebih dahulu, sebelum kapasitas produksi ditingkatkan," ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Peningkatan Bertahap untuk Kualitas Terjaga Dadan menambahkan, setelah mitra terbiasa, kapasitas produksi bisa ditingkatkan secara bertahap mulai dari 500, 700, hingga 1.000, dan bahkan mencapai 3.000 porsi per hari.
Tujuan dari pendekatan ini adalah agar kualitas makanan tetap terjaga meskipun volume produksi meningkat.
Kendala Pengalaman dan Evaluasi Perbaikan Salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG adalah kurangnya pengalaman mitra baru dalam memasak dalam skala besar.
Dadan mengungkapkan bahwa beberapa kasus makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah minggu lalu sebagian besar berasal dari SPPG yang baru beroperasi.
Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut langsung dievaluasi dan diperbaiki keesokan harinya.
"Beberapa berita menyebutkan makanan basi hingga tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari.
Begitu ada masalah, kami evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan," jelas Dadan.
Penerima Manfaat Terus Bertambah Saat ini, sudah ada 726 SPPG yang beroperasi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL