Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto terkait penghormatan dan perlindungan HAM. Dalam acara puncak peringatan Hari HAM 2024 yang digelar Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Pigai mengungkapkan bahwa Asta Cita pemerintahan Prabowo mencantumkan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu prioritas utama.
Menurut Pigai, Asta Cita, yang berisi delapan poin visi pemerintahan Prabowo, menempatkan hak asasi manusia sebagai isu sentral. “Poin nomor satu dalam Asta Cita adalah hak asasi manusia. Mari kita tepuk tangan,” ujar Pigai dalam pidatonya. “Tidak hanya nomor satu, kita juga melihat bahwa nomor empat, nomor enam, dan nomor delapan juga berkaitan langsung dengan HAM. Jadi, 50 persen dari Asta Cita ini adalah tentang HAM,” lanjutnya.
Pigai menyatakan bahwa penekanan pada HAM dalam Asta Cita menunjukkan bahwa isu ini dianggap penting, baik sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila, maupun dalam konteks hubungan internasional. Penghormatan terhadap HAM, menurutnya, menjadi titik temu peradaban yang memadukan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan standar internasional dalam perlindungan hak-hak dasar manusia.Lebih lanjut, Menteri Natalius Pigai menyampaikan bahwa Kementerian HAM tidak hanya berfokus pada pembangunan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Kementeriannya juga berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memastikan implementasi regulasi yang mengikat di berbagai lembaga, baik di pusat maupun daerah. “Kami juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi setiap lembaga,” ujar Pigai.
Asta Cita yang disampaikan presiden Prabowo Subianto mencakup berbagai aspek penting yang juga meliputi penguatan ideologi Pancasila dan HAM. Berikut adalah delapan poin utama dari Asta Cita yang mencerminkan visi pemerintahan yang berfokus pada kemajuan bangsa dan perlindungan hak-hak dasar:
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL