BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
BEKASI - Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (DPN SPASI), menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus baru DPC SPASI Bekasi Raya yang terpilih secara demokratis dalam musyawarah yang digelar di Aming Coffee, Bekasi, pada Sabtu, 12 April 2025.
Dalam pemilihan tersebut, bang Agus Supriyanto, S.H. terpilih sebagai Ketua, bang H. Ius Soliwanto sebagai Sekretaris, dan bu Sriyatun Sih Wudodo, S.H., S.E., M.H. sebagai Bendahara.
Pemilihan ini dihadiri oleh 18 Advokat yang berdomisili atau berkantor di wilayah Bekasi, baik Kota maupun Kabupaten.
Ketua Harian DPN SPASI menyampaikan harapan besar kepada jajaran pengurus terpilih agar segera melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan para anggota untuk menyusun dan melengkapi struktur organisasi di tingkat cabang. Termasuk membentuk bidang-bidang penting seperti:
Bidang Advokasi Hukum,
Bidang Kajian Peraturan Perundang-undangan,
Bidang Bantuan Hukum, serta
Bidang lainnya yang mendukung kerja-kerja organisasi.
"Kehadiran DPC SPASI Bekasi Raya sangat penting, mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi para advokat, mulai dari kriminalisasi, diskriminasi, hingga kekerasan fisik dan psikis saat menjalankan profesi. Bahkan tidak jarang terjadi pelecehan terhadap marwah Advokat," tegasnya.
Selain memperkuat solidaritas antar-advokat, DPC SPASI Bekasi Raya juga diharapkan segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum SPASI untuk membantu masyarakat di wilayah Bekasi yang membutuhkan akses keadilan, terutama mereka yang tidak mampu.
Dengan terbentuknya DPC SPASI Bekasi Raya, ini menjadi cabang keempat yang resmi berdiri setelah sebelumnya terbentuk di:
DPC SPASI Bali,
DPC SPASI Balikpapan, dan
DPC SPASI Bogor Raya.
Rencananya, DPN SPASI juga tengah mempersiapkan pembentukan cabang-cabang lainnya di berbagai daerah Indonesia sebagai respons atas tingginya permintaan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi advokat di daerah.
Dalam kurun waktu tiga bulan sejak SPASI berdiri, tercatat sudah ada 9 Advokat yang telah didampingi oleh SPASI dalam berbagai proses hukum, baik di tingkat penyidikan hingga proses persidangan. Bahkan, 3 perkara sudah memperoleh putusan, dan 2 perkara lain sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Dari jumlah tersebut, 2 orang di antaranya adalah advokat perempuan yang menjadi korban kriminalisasi saat menjalankan tugas profesinya.
"Kami ingin SPASI hadir sebagai pelindung dan pembela profesi Advokat di seluruh Indonesia, serta menjadi kekuatan nyata dalam membela keadilan baik bagi advokat maupun masyarakat umum," pungkasnya.*
(Fira)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN