Aceh Rugi Rp 372 Miliar per Tahun Gara-Gara Ekspor CPO Lewat Sumut, Bea Cukai Desak Pembangunan Pelabuhan Ekspor

ACEH -Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, mengungkapkan bahwa Provinsi Aceh mengalami kerugian hingga Rp 372 miliar setiap tahun akibat tidak adanya pelabuhan ekspor yang memadai untuk crude palm oil (CPO).

Sebagian besar ekspor CPO Aceh masih dilakukan melalui pelabuhan di Sumatera Utara, alih-alih lewat pelabuhan lokal di Aceh.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, per Oktober 2024, produksi CPO Aceh telah mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun.

Namun, hanya sekitar 7% atau 70 ribu ton yang diekspor dari pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh dan Calang.

Sisanya diangkut sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan di Sumut, menambah beban logistik dan mengalirkan potensi pendapatan ke luar daerah.

"Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh. Ini bisa berdampak besar terhadap penerimaan daerah," kata Safuadi, Selasa (22/4/2025).

Ia merinci, biaya logistik yang ditanggung mencapai Rp 400 ribu per ton, ditambah kerusakan jalan akibat lebih dari 26 ribu perjalanan truk berat setiap tahun, yang membebani APBN dan APBD untuk perbaikan jalan.

Selain itu, biaya pengapalan melalui pelabuhan luar daerah menambah beban sebesar Rp 2,4 miliar per kapal.

Semua ini menjadi bentuk kebocoran ekonomi yang serius bagi Aceh.

Untuk mengatasi persoalan ini, DJBC bersama Dinas Perhubungan Aceh dan Kementerian Keuangan mendorong percepatan pembangunan pelabuhan ekspor modern.

Kajian awal memperkirakan investasi Rp 700 miliar dibutuhkan untuk memodernisasi Pelabuhan Krueng Geukuh, yang dinilai strategis untuk ekspor CPO.