Satgas Kopdes Merah Putih Dikebut! Zulhas: Akan Bergerak Hingga Kabupaten/Kota

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk hingga tingkat kabupaten dan kota.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Kopdes Merah Putih Nasional, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

"Rapat koordinasi hari ini membahas percepatan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai dasar hukum pembentukan Satgas, termasuk penunjukan Ketua Satgas hingga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ujar Zulhas dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Zulhas menjelaskan, Inpres ditujukan untuk mengoordinasikan 17 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang terlibat, sedangkan Kepres berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan struktur Satgas Kopdes Merah Putih hingga daerah.

"Tujuan Kepres adalah menunjuk Ketua Satgas Nasional, serta membentuk Ketua Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fokus utama Satgas ini hanya satu, yaitu mempercepat operasional Kopdes Merah Putih," tegasnya.

Zulkifli menambahkan bahwa percepatan ini ditargetkan selesai sebelum tanggal 28 Oktober 2025, di mana pemerintah berharap setidaknya 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sudah aktif beroperasi secara penuh.

"Segala aturan sedang diselesaikan agar para menteri bisa segera bergerak ke daerah. Kita ingin memastikan 80.000 koperasi ini berjalan sebelum 28 Oktober," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pihaknya juga tengah menyusun regulasi pendukung untuk memperlancar distribusi barang subsidi melalui koperasi, serta mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi desa.

Program Kopdes Merah Putih diyakini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke level akar rumput, sekaligus memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan nasional.*

(bs/a008)