Sentil Pertamina, Purbaya Geram Impor BBM Naik Tajam: 27 Tahun Tak Bangun Kilang Baru!

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekecewaannya terhadap PT Pertamina (Persero) yang hingga kini belum juga membangun kilang minyak baru sejak krisis moneter 1998.

Ketiadaan kilang anyar ini dinilai berkontribusi pada membengkaknya belanja impor bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

"Sejak krisis sampai sekarang tidak ada kilang baru. Kalau bapak ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru," tegas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga:

• Wartawan di Paluta Nyaris Jadi Korban Kekerasan Diduga Gara-gara Ganggu Sindikat “Kencing Minyak”

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor minyak mentah Indonesia pada Juli 2025 mencapai US$786 juta, naik 34,92% dibandingkan bulan sebelumnya.

Impor hasil minyak, termasuk BBM, juga meningkat 5,38% secara bulanan menjadi US$1,72 miliar.

Secara kumulatif, sepanjang Januari–Juli 2025, impor minyak mentah mencapai US$4,96 miliar, sementara hasil minyak mencapai US$13,41 miliar.

Meski ada penurunan tahunan, lonjakan bulanan menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri belum juga membaik.

"Pertamina malah beli BBM dari Singapura, padahal kita punya kapasitas dan sumber daya untuk produksi sendiri," kritik Purbaya.

Purbaya mengungkap, sejak bertugas di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada 2018, ia sudah menyarankan pembangunan kilang baru bekerja sama dengan perusahaan asal China.

Namun usulan itu ditolak oleh Pertamina dengan alasan "overkapasitas".

"Waktu itu saya kaget. Overkapasitas apa? Ini bukan logika bisnis yang sehat," kata Purbaya heran.

Saat ini, anak usaha Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan enam kilang dengan total kapasitas pengolahan sekitar 1 juta barel per hari.

Rinciannya adalah:
- RU II Dumai: 170 MBPOD
- RU III Plaju: 126 MBPOD
- RU IV Cilacap: 348 MBPOD
- RU V Balikpapan: 360 MBPOD
- RU VI Balongan: 150 MBPOD
- RU VII Kasim: 10 MBPOD

Namun, kapasitas yang ada dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus tumbuh.

Dampak minimnya investasi kilang baru tidak hanya dirasakan dalam angka impor, tetapi juga dalam tingginya subsidi dan kompensasi energi yang dibayarkan pemerintah.

Purbaya mencatat, hingga Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi BBM, LPG, serta listrik mencapai Rp218 triliun, naik dari Rp208,4 triliun sepanjang tahun 2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh:
- Subsidi BBM: naik 3,5% menjadi 10,63 juta kiloliter
- Konsumsi LPG 3 kg: naik 3,6% menjadi 4,91 juta kg
- Listrik subsidi: meningkat 3,8% menjadi 42,4 juta pelanggan

"Fluktuasi harga minyak mentah dunia, depresiasi rupiah, dan peningkatan konsumsi barang bersubsidi menjadi faktor utama pembengkakan ini," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, pembangunan kilang baru seharusnya menjadi prioritas nasional, bukan hanya soal efisiensi bisnis.

Jika dibiarkan, ketergantungan terhadap impor BBM akan terus menekan APBN, sekaligus memperlemah ketahanan energi nasional.

"Jika ingin menekan defisit dan menciptakan ekonomi mandiri, sektor energi harus dibenahi dari hulu. Pembangunan kilang adalah kuncinya," pungkasnya.*

(bb/a008)

Wartawan di Paluta Nyaris Jadi Korban Kekerasan Diduga Gara-gara Ganggu Sindikat “Kencing Minyak”

Purbaya Ancam Tarik Dana FLPP, Jika Subsidi Rumah Tak Terserap Optimal

Blak-blakan! Menkeu Purbaya: ''Saya Selalu Awasi Efisiensi Danantara, Malah Lapor ke DPR, Bukan ke Saya''

Purbaya Beberkan Harga Asli Pertalite Rp 11.700/L dan LPG 3 Kg Rp 42.750, APBN Tanggung Selisih Rp 30 Ribu per Tabung

PHI Gelar APEKA 2025, Apresiasi Jurnalis Energi dan Perkuat Sinergi dengan Media

Shell Indonesia Bantah PHK Pegawai Terkait Kebijakan Impor BBM, Klarifikasi Viral Video