Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 masih dalam tahap kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Ia meminta publik bersabar dan tidak berspekulasi terkait angka kenaikan upah karena belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan.
"Depenas sedang berproses mengumpulkan aspirasi dan masukan dari semua stakeholder. Kita terus monitor, dan kita tunggu hasil akhirnya nanti," ujar Yassierli kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Menurut Yassierli, pemerintah belum dapat mengumumkan berapa persen kenaikan UMP yang sedang dibahas.
Ia menegaskan bahwa keputusan nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikaji dalam beberapa bulan terakhir.
"Saya belum bisa menyebutkan rentang persentasenya. Kajian sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Jadi kita sabar saja dulu," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, memastikan bahwa penetapan UMP 2026 akan dilakukan paling lambat pada 21 November 2025, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Enggak ada yang berubah. Kan itu sudah ada di aturan," kata Indah.
Meski belum mengungkap detail dinamika pembahasan antara pihak buruh dan pengusaha, ia optimistis proses penetapan UMP akan menghasilkan keputusan yang positif dan berimbang bagi semua pihak.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah dan pengusaha hanya mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3 persen.
"Saya sudah dengar, Apindo dan pemerintah mau menaikkan gaji [UMP] cuma 3%," ujar Said dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut Said, kenaikan 3 persen dari rerata UMP sekitar Rp3,5 juta hanya setara dengan Rp105 ribu per bulan, yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup buruh yang terus meningkat.
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL