8 Eks Anggota TPNPB-OPM di Papua Pegunungan Nyatakan Setia ke Indonesia, Serahkan Senjata
PAPUA PEGUNUNGAN Delapan anggota TPNPBOPM Kodap XV/Ngalum Kupel dilaporkan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan kerugian, melainkan investasi sosial.
Herman menilai pernyataan Jokowi tidak salah, namun ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kondisi Whoosh yang saat ini mengalami kerugian.
"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?" ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Sekjen Partai Demokrat itu sepakat jika Whoosh bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, ia menekankan pentingnya kepastian mengenai pihak yang menanggung kerugian saat ini.
"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian dari setiap pergerakan moda transportasi, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" katanya.
Herman menegaskan, karena status Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk kategori proyek strategis nasional, kerugiannya seharusnya ditanggung oleh negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan APBN tidak akan digunakan untuk menutup kerugian Whoosh.
"Ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi kalau ini proyek strategis nasional dan investasi sosial, maka kerugian seharusnya ditanggung negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," jelasnya.
Herman menambahkan, pemerintah tetap perlu turun tangan terkait utang Whoosh.
Komisi VI DPR pun berencana meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar proyek ini tidak merugi di masa depan.
"Tentu nanti kami akan meminta keterangan dan informasi tentang langkah-langkah strategis ke depan supaya ini tidak rugi, karena ruginya akan panjang," pungkasnya.
PAPUA PEGUNUNGAN Delapan anggota TPNPBOPM Kodap XV/Ngalum Kupel dilaporkan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
NASIONAL
JAKARTA Layanan media sosial milik Meta, yakni WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dilaporkan mengalami gangguan pada Jumat malam (12/6/202
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelusuri klaim mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang menyebut adany
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ribuan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Ju
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan memastikan kondisi keuangan daerah masih aman dan mencukupi untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perj
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Pengawas Perum Bulog, Frans B. M. Dabukke, meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara un
EKONOMI
JAKARTA Layanan media sosial Facebook dan Messenger dilaporkan mengalami gangguan massal di berbagai negara pada Jumat, 12 Juni 2026. Gang
SAINS DAN TEKNOLOGI
BALI Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner resmi melepas masa lajang setelah melangsungkan akad nikah dengan selebritas Jennifer Coppen, J
ENTERTAINMENT
JAKARTA Polda Metro Jaya menjelaskan alasan tidak diperbolehkannya massa mahasiswa menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta P
PERISTIWA