Prabowo Akui Ada Penyusup di Program MBG, Minta Kepala Daerah dan Aparat Keamanan Ikut Mengawasi
LOMBOK BARAT Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat keamanan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergiz
NASIONAL
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia mengambil peran lebih besar dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Dorongan itu muncul setelah permintaan pupuk meningkat tajam pasca penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk yang diberlakukan sejak 22 Oktober 2025.
Baca Juga:Kementerian Pertanian mencatat, permintaan pupuk bersubsidi melonjak hingga 20 persen dalam tiga pekan terakhir.
Peningkatan ini beriringan dengan pencabutan izin sejumlah distributor dan pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Pengurus KMP harus mendapatkan peluang ini. Perputaran uang di desa akan meningkat dan ekonomi lokal bergerak," kata Alex kepada wartawan, Jumat, 14 November 2025.
Penurunan HET pupuk bersubsidi diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, dan berlaku untuk seluruh jenis pupuk yang digunakan petani.
Rinciannya sebagai berikut:
Urea: dari Rp2.250/kg → Rp1.800/kg NPK: dari Rp2.300/kg → Rp1.840/kg NPK Kakao: dari Rp3.300/kg → Rp2.640/kgZA Tebu: dari Rp1.700/kg → Rp1.360/kg Pupuk Organik: dari Rp800/kg → Rp640/kg
Meskipun mendukung kebijakan penurunan HET, Alex mengingatkan Kementerian Pertanian untuk memperketat distribusi agar manfaat subsidi tidak bocor ke sektor lain, terutama perkebunan besar.
"Jika pengawasan abai, pupuk subsidi sangat mungkin diselewengkan ke perkebunan, sebagaimana terjadi pada BBM bersubsidi," ujarnya.Alex juga mendukung penindakan tegas terhadap distributor dan pengecer yang melakukan manipulasi harga maupun pengurangan alokasi.*
LOMBOK BARAT Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat keamanan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergiz
NASIONAL
JAKARTA Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah me
SOSOK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama jajaran Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi
EKONOMI
SUKABUMI Ekspedisi Cicatih Elpala memasuki etape ketiga dengan menyusuri aliran Sungai Cicatih di kawasan Leuwi Lalay, Sukabumi, Jawa Ba
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan pertanahan dan reforma agraria, Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si., menilai pembenahan tata kelola agraria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MH., menilai ego sektoral di kalangan aparat penegak hukum (APH)
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap sebuah rumah kos di Kota Medan, Sumatera Utara, yang diduga dijadikan gudang p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc., bersama rombongan dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengunjungi P
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya dapat kembali bertemu dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dala
POLITIK