BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik tambang timah ilegal yang memanfaatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan silika.
Modus ini ditemukan saat Bahlil melakukan inspeksi lapangan.
"Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (24/11/2025).Baca Juga:
Menindaklanjuti temuan ini, Bahlil memastikan seluruh perizinan tambang pasir kuarsa dan silika akan ditarik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Keputusan ini merujuk pada hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
"Sekarang, dengan keputusan ratas kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat," tegas Bahlil.
Langkah ini tidak hanya berlaku di Bangka Belitung, tetapi seluruh daerah di Indonesia.
Tujuannya untuk merapikan tata kelola pertambangan dan menutup celah praktik ilegal yang merugikan negara.
Selain penyalahgunaan izin, Bahlil juga menyoroti tambang yang telah memiliki IUP tetapi belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Aktivitas ini tetap dikategorikan ilegal dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Kami tidak ingin lebih parah, jadi kami tertibkan semuanya," kata Bahlil.
Presiden Prabowo sebelumnya memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11) untuk membahas penanganan kawasan tambang ilegal, menekankan pentingnya langkah terpadu lintas lembaga agar penegakan hukum berjalan efektif.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN