Qodari: Prabowo Ingin Rombak Sistem Ekonomi Nasional
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem ekonomi nas
EKONOMI
JAKARTA – Rencana penggabungan tujuh BUMN Karya dipastikan mundur ke 2026.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyebutkan konsolidasi tidak dapat diselesaikan pada 2025 karena kondisi keuangan perusahaan konstruksi pelat merah itu masih perlu diperbaiki sebelum masuk tahap merger.
"Tidak selesai tahun ini. Kita carry over ke tahun depan," kata Dony seusai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.Baca Juga:
Tujuh BUMN yang masuk agenda konsolidasi adalah Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya.
Dony menilai persoalan keuangan perusahaan merupakan hambatan utama proses merger.
Menurut dia, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui restrukturisasi dan evaluasi nilai aset.
"Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam. Ini harus diperbaiki dulu oleh Danantara, termasuk impairment dan evaluasi ulang nilai aset," ujarnya.
Ia mengatakan konsolidasi akan diprioritaskan untuk BUMN yang menghadapi tekanan finansial paling berat.
Karena memiliki kondisi lebih sehat, Brantas Abipraya dan Nindya Karya tidak masuk tahap awal rencana merger.
Dony belum bersedia menjelaskan skema penggabungan yang akan dipilih.
Ia juga tidak menanggapi isu yang menyebut beberapa perusahaan akan dikelompokkan dalam tiga blok merger—misalnya penggabungan Hutama Karya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya; atau PP dengan Adhi Karya.
"Belum tahu. Ada beberapa alternatif skenario. Nanti akan kami sampaikan," katanya.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem ekonomi nas
EKONOMI
MEDAN Kesabaran warga Lingkungan VII, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, akhirnya habis. Setelah bertahuntahun menghadapi jalan
PERISTIWA
JAKARTA Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menca
NASIONAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Pold
HUKUM DAN KRIMINAL
JAYAPURA Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bersama Polsek Abepura menggagalkan dugaan transaksi jual beli amun
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Sya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupa
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir s
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi masuk sebagai salah satu unsur pendukung dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman
NASIONAL