JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang untuk menyetop impor Solar lebih cepat dari target awal April 2026.
Menurut Bahlil, apabila kajian menunjukkan pasokan Solar dalam negeri cukup atau bahkan surplus, pemerintah bisa menghentikan impor mulai Januari hingga Februari 2026.
"Kami lihat saja kalau Januari dan Februari tak perlu impor, ya tidak usah. Ngapain impor?" kata Bahlil di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Minggu (28/12/2025).Baca Juga:
Keputusan ini sangat bergantung pada kesiapan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang dijadwalkan mulai beroperasi Januari 2026.
RDMP membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk berproduksi maksimal dan mulai mendistribusikan produk kilang, termasuk Solar.
Bahlil memperkirakan surplus Solar bisa mencapai 3–4 juta kiloliter pada 2026.
Selain Pertamina, penyetopan impor Solar juga berlaku untuk operator SPBU swasta. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut bahwa operator SPBU swasta telah diminta berkoordinasi dengan Pertamina terkait pemenuhan pasokan Solar.
"Hanya sampai Maret mereka bisa mengajukan kuota impor. Setelah itu, produksi dalam negeri dari kilang Pertamina yang akan memenuhi kebutuhan," ujarnya.
Laode menegaskan, penyetopan impor Solar tidak memerlukan aturan baru karena secara otomatis akan tertuang dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).
Setelah masa penyesuaian tiga bulan, Solar hasil olahan RDMP Balikpapan akan mulai didistribusikan ke badan usaha hilir migas swasta.
Dengan begitu, pemerintah menargetkan April 2026 seluruh impor Solar dapat dihentikan, seiring adanya tambahan produksi dalam negeri yang mencukupi kebutuhan nasional.*
(bb/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
