Dipanggil ke Hambalang, Menhaj Bawa 20 Agenda Pembenahan Haji untuk Dilaporkan ke Prabowo
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Sim
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurut Mahfud, persoalan yang disorot bukan semata-mata terkait besarnya biaya perjalanan dinas Presiden, melainkan frekuensi kunjungan yang dinilai cukup tinggi serta perlunya transparansi mengenai hasil dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya melalui podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menjelaskan bahwa secara aturan, setiap kelebihan biaya di luar anggaran negara memang wajib ditanggung secara pribadi oleh pejabat yang bersangkutan. Karena itu, pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai Presiden Prabowo yang menanggung biaya tambahan dengan dana pribadi dinilai bukan inti persoalan yang diperdebatkan publik.Baca Juga:
Mahfud menegaskan, kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal lebih menyoroti efektivitas kunjungan luar negeri yang telah dilakukan Presiden selama masa pemerintahannya. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut dan manfaat konkret dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan.
"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal anggaran, tetapi seberapa besar hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat dari kunjungan tersebut," ujar Mahfud, dikutipRabu (3/6/2026).
Ia juga menekankan bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari diplomasi negara dan tidak melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait capaian yang dihasilkan dari setiap agenda internasional tersebut.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai puluhan kali dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan. Kritik itu kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa setiap kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Mahfud berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta memperjelas hasil-hasil diplomasi yang diperoleh dari setiap kunjungan luar negeri sehingga manfaatnya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.*
(tm/dh)
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Sim
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax Series
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Rabu, 17 Juni 2026, di zona merah. Indeks melemah 34,23 poin atau 0,55
EKONOMI
BOGOR Pemerintah menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Su
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN