Riska Munawarah Cetak Sejarah, Jadi Perempuan Indonesia Pertama Lolos Joop Swart Masterclass 2026
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah asal Aceh di panggung internasional. Fotografer jurnalis asal Banda Aceh
PENDIDIKAN
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurut Mahfud, persoalan yang disorot bukan semata-mata terkait besarnya biaya perjalanan dinas Presiden, melainkan frekuensi kunjungan yang dinilai cukup tinggi serta perlunya transparansi mengenai hasil dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya melalui podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menjelaskan bahwa secara aturan, setiap kelebihan biaya di luar anggaran negara memang wajib ditanggung secara pribadi oleh pejabat yang bersangkutan. Karena itu, pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai Presiden Prabowo yang menanggung biaya tambahan dengan dana pribadi dinilai bukan inti persoalan yang diperdebatkan publik.Baca Juga:
Mahfud menegaskan, kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal lebih menyoroti efektivitas kunjungan luar negeri yang telah dilakukan Presiden selama masa pemerintahannya. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut dan manfaat konkret dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan.
"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal anggaran, tetapi seberapa besar hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat dari kunjungan tersebut," ujar Mahfud, dikutipRabu (3/6/2026).
Ia juga menekankan bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari diplomasi negara dan tidak melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait capaian yang dihasilkan dari setiap agenda internasional tersebut.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai puluhan kali dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan. Kritik itu kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa setiap kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Mahfud berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta memperjelas hasil-hasil diplomasi yang diperoleh dari setiap kunjungan luar negeri sehingga manfaatnya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.*
(tm/dh)
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah asal Aceh di panggung internasional. Fotografer jurnalis asal Banda Aceh
PENDIDIKAN
ACEH TENGAH Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Linge memang merobohkan bangunan SD Negeri 10 Linge. Namun, bencana tersebut tidak ma
PENDIDIKAN
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik tuntutan 2,5 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satu
PENDIDIKAN
JAKARTA Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk memfinalisasi sejumlah agenda legislasi, termasuk penyelesaian revisi Unda
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penculikan dan pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah truk Colt Diesel bermuatan karton mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Fly Over Amplas, Jalan Sisingamangaraja, Kec
PERISTIWA
ACEH UTARA Sebanyak 58 unit hunian sementara (Huntara) yang ditempati korban banjir di Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan setelah di
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan hebat pada perdagangan Rabu (3/6/2026). IHSG ditutup anjlok 4,11 persen atau
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak ben
EKONOMI