IMF Puji Indonesia sebagai “Bright Spot” Ekonomi Global, Menkeu Ungkap Fondasi Ekonomi Kuat
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi terhadap In
EKONOMI
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang untuk menyetop impor Solar lebih cepat dari target awal April 2026.
Menurut Bahlil, apabila kajian menunjukkan pasokan Solar dalam negeri cukup atau bahkan surplus, pemerintah bisa menghentikan impor mulai Januari hingga Februari 2026.
"Kami lihat saja kalau Januari dan Februari tak perlu impor, ya tidak usah. Ngapain impor?" kata Bahlil di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Minggu (28/12/2025).Baca Juga:
Keputusan ini sangat bergantung pada kesiapan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang dijadwalkan mulai beroperasi Januari 2026.
RDMP membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk berproduksi maksimal dan mulai mendistribusikan produk kilang, termasuk Solar.
Bahlil memperkirakan surplus Solar bisa mencapai 3–4 juta kiloliter pada 2026.
Selain Pertamina, penyetopan impor Solar juga berlaku untuk operator SPBU swasta. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut bahwa operator SPBU swasta telah diminta berkoordinasi dengan Pertamina terkait pemenuhan pasokan Solar.
"Hanya sampai Maret mereka bisa mengajukan kuota impor. Setelah itu, produksi dalam negeri dari kilang Pertamina yang akan memenuhi kebutuhan," ujarnya.
Laode menegaskan, penyetopan impor Solar tidak memerlukan aturan baru karena secara otomatis akan tertuang dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).
Setelah masa penyesuaian tiga bulan, Solar hasil olahan RDMP Balikpapan akan mulai didistribusikan ke badan usaha hilir migas swasta.
Dengan begitu, pemerintah menargetkan April 2026 seluruh impor Solar dapat dihentikan, seiring adanya tambahan produksi dalam negeri yang mencukupi kebutuhan nasional.*
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi terhadap In
EKONOMI
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,4 hing
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagia
EKONOMI
JAKARTA Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan bahwa revisi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K
POLITIK
DELI SERDANG Satu unit mobil sedan berwarna hitam terjun ke dalam selokan di Jalan Balai Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Del
PERISTIWA
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dijuluki &039Sultan&039 Kemna
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Mandailing Natal (Madina), Fauzan Lubis, didakwa melakukan tindak pidana k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penikaman terhadap Ketua DPD Golkar
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membongkar sindikat penyelundupan manusia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyerahkan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi kepada instansi pemeri
PEMERINTAHAN