1.720 SPPG Disetop Sementara, Tapi Tetap Terima Insentif Rp6 Juta per Hari
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi agar memastikan transparansi dalam pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir online.
Imbauan ini bertujuan agar mitra pengemudi memahami dasar perhitungan BHR dan mencegah sengketa sejak awal.
"BHR ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada pengemudi dan kurir online dalam menyambut hari raya keagamaan. Selain memberi apresiasi, ini juga mendorong peningkatan produktivitas mereka," ujar Yassierli saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).Baca Juga:
Surat Edaran Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026, yang ditetapkan pada 2 Maret 2026, menegaskan bahwa BHR diberikan kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam 12 bulan terakhir.
Besaran minimal BHR ditetapkan sebesar 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama setahun terakhir.
Menaker menekankan, perusahaan aplikasi wajib menjelaskan mekanisme perhitungan BHR secara terbuka agar potensi selisih dapat diminimalkan.
"Dengan transparansi, pengemudi dan kurir online dapat memahami dasar perhitungan BHR yang diterima," katanya.
Surat edaran juga menetapkan batas waktu pemberian BHR paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.
Menaker mendorong perusahaan untuk menyalurkan BHR lebih awal dari tenggat tersebut, agar pengemudi dan kurir dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya.
Yassierli menegaskan, BHR Keagamaan merupakan tambahan dukungan, bukan pengganti program kesejahteraan yang selama ini diberikan perusahaan kepada mitra.
Untuk memastikan kepatuhan, gubernur diminta mengawasi pelaksanaan di wilayah masing-masing, termasuk menyampaikan instruksi kepada bupati/wali kota dan kepala dinas ketenagakerjaan.
"Dengan pengawasan di daerah, pemberian BHR dapat tepat sasaran dan adil bagi seluruh pengemudi dan kurir online," tutup Menaker.*
(ad)
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan perubahan tata letak gerbong khusus perempu
NASIONAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komis
PEMERINTAHAN